Guru Bacakan 11 Tuntutan Didepan Gubernur, Ini Tanggapan Kadisdik PB

Suasana Pertemuan Guru-guru yang melakukan aksi demo dengan Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernarda B. M. Henan, SH dan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, Enos Aronggear selaku BPKAD Provinsi Papua Barat. Foto: Eldo/Balleonews-kumparan

Ratusan guru yang terdiri dari guru-guru SMA dan SMK se-Manokwari bersama kepala-kepala sekolah yang terhimpun dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Papua Barat serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Barat mendatangi kantor Gubernur Papua Barat, Senin (26/02) untuk menyampaikan aspirasi dihadapan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Kehadiran para guru tersebut disambut langsung oleh Gubernur, Dominggus Mandacan diruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut Gubernur, Dominggus juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua Barat, Bernarda B. M. Henan, SH dan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, Enos Aronggear selaku perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat.

Dalam aksinya ini, para guru dan MKKS Provinsi Papua Barat menyampaikan 11 tuntutan terkait kejelasan hak mereka, yang diantaranya meminta Dinas Pendidikan untuk segera membayar semua sertifikasi guru dan non sertifikasi guru serta gaji honor guru dan tenaga kependidikan yang belum dibayarkan selama 6 bulan terhitung mulai oktober 2018.

Selain itu para guru dan MKKS Provinsi Papua Barat juga menuntut agar pembayaran gaji guru honor dan tenaga kependidikan dilakukan setiap bulan dan bukan tiga bulan sekali. Dalam tuntutan tersebut MKKS Provinsi Papua Barat juga meminta Gubernur Papua Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat untuk segera memprogramkan dan menetapkan biaya operasional Kepala Sekolah SMA dan SMK baik swasta maupun negeri.

“Kami juga meminta dengan hormat kepada Gubernur melalui Kepala Dina Pendidikan Provinsi Papua Barat agar dapat memfasilitasi pelaksanaan ujian akhir kelas 12 SMA dan SMK yang hingga kini tidak jelas biayanya”, kata kordinator lapangan, Anton Anggresu membacakan tututan para guru dan MKKS Papua Barat.

Dalam 11 tuntutan yang dibacakan selama 10 menit dihadapan Gubernur tersebut para guru dan MKKS Papua Barat juga meminta dengan hormat kepada Gubernur untuk segera melakukan restrukturisasi kepemimpinan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan menggantinya dengan sosok guru berpengalaman yang pernah menduduki jabatan sebagai guru, kèpala sekolah maupun pengawas.

Sementara itu menanggapi permintaan pembayaran sertifikasi guru dan non sertifikasi guru serta gaji honor guru dan tenaga kependidikan, Kadisdik Papua Barat, Bernarda B. M. Henan, SH mengatakan pihaknya sudah mengajukan proses pembayaran gaji honor sebesar 12,5 Miliyar ditahun 2019 ini kepada BPKAD Provinsi Papua Barat,

“Karena pada bulan Oktober, November dan Desember 2018 anggaran yang ada terbatas maka pembayaran tersebut baru bisa dianggarkan di Tahun 2019, dan sudah diproses dan nanti akan disampaikan dengan jelas oleh pihak BPKAD”, Ungkap Bernarda.

Untuk pembayaran sertifikasi guru Bernarda mengatakan, sudah menyampaikan hal ini kepada BPKAD Papua Barat melalui surat Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 1 Februari 2019 dengan usulan 5 SK dengan jumlah yang akan menerima sebanyak 147 guru dengan jumlah anggaran sebesar 2,8 Miliyar, “ ini juga sudah kami teruskan ke Bapak Sekda Papua Barat, namun hingga saat ini belum ada tanggapan”, kata Bernarda.

Selain itu Bernarda juga mengatakan bahwa tanggal 18 Februari 2019 yang lalu Dinas Pendidikan Papua Barat juga sudah meminta penambahan anggaran tunjangan khusus untuk 1 SK dengan jumlah yang akan menerima tunjangan sebanyak 124 guru dengan jumlah pembiayaannya sebesar 2 Miliyar. “Ini juga sudah diteruskan kepada bapak sekda melalui surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 18 Februari 2019”, ungkap Bernarda.

Terkait permintaan pembayaran gaji guru honor dan tenaga pendidik yang harus dilakukan sebulan sekali Bernarda melimpahkan hal ini untuk dijelaskan langsung oleh pihak BPKAD Provinsi Papua Barat, sementara itu terkait penetapan biaya operasional untuk Kepala Sekolah Bernarda mengatakan, bahwa itu belum diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Papua Barat.

Menanggapi desakan untuk melakukan restrukturisasi dilingkup Dinas Pendidikan Papua Barat dengan menggantinya dengan sosok guru berpengalaman yang pernah menduduki jabatan sebagai guru, kèpala sekolah maupun pengawas Bernarda mengatakan semua harus melewati mekanisme yang ada.

Bernarda juga menyebutkan bahwa ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Republik Indonesia bahwa fungsional tidak dialihkan menjadi struktural. “Apabila itu selalu tiap tahun dialihkan, maka secara otomatis akan terjadi kekurangan tenaga guru di daerah, tapi semua keputusan ada ditangan Bapak Gubernur”, kata Bernarda.

Sementara itu melengkapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat terkait pembayaran sertifikasi guru dan non sertifikasi guru, Kabid Anggaran BPKAD provinsi Papua Barat, Enos Aronggear berjanji akan segera memperoses pembayaran tersebut terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 hingga 2 hari kedepan dengan syarat para guru melengkapi berkas persyaratan yang diminta.

Untuk guru honor Enos menyebutkan bahwa pihak BPKAD Provinsi telah memproses pembayaran untuk gaji guru honor selama 3 bulan, “ nanti saya akan cek kembali sampai sejauh mana, apakah itu sudah jadi SP2D atau belum, yang jelas kita sudah mulai proses”, ungkap Enos.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasinya kepada para guru dan kepala-kepala sekolah yang telah melakukan demo dengan tertib dan aman, Gubernur juga mengatakan bahwa dirinya selalu mengingatkan pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu menjalankan tupoksinya sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar selalu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gubernur juga meminta agar masing-masing pimpinan OPD bisa menjabarkan tugasnya secara berjenjang mulai dari pimpinan tertinggi daerah dalam hal ini Gubernur hingga pegawai terendah semua staf bisa merasa dihargai sehingga semua tugas-tugas bisa berjalan dengan lancar, “kalau kita tidak jabarkan dengan baik pegawai dibawah ini mereka akan merasa masa bodoh”, tegas Gubernur Dominggus.

Kedepan Gubernur Dominggus berharap, demo seperti ini tidak lagi dilakukan oleh para guru, Gubernur meminta jika ada aspirasi bisa disampaikan melalui wadah PGRI.

Dalam penyampaian pesan-pesannya Gubernur juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada para guru, karena berkat jasa dan pengabdian para guru dirinya dan juga para pimpinan OPD bisa menjadi pejabat dilingkup Pemda Provinsi Papua Barat.

Menutup pertemuan tersebut, Gubernur Dominggus meminta para guru untuk bersabar menunggu proses yang sementara berjalan, “Saya harap guru-guru jangan ada yang mogok mengajar ya, hari ini kan sudah bertemu dengan Gubernur...ya to, jadi ini akan segera ditindak lanjuti”, tutup Gubernur Dominggus

Pewarta: Eldo Noya