Hugo Asrouw: Masalah MRPB Harus Diselesaikan Dengan Tangan Dingin

Sekjen Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) Manokwari, Hugo Asrouw. Foto: Rolly/Balleonews-Kumparan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) Manokwari, Hugo Asrouw menjelaskan persoalan Majelis Rakyat Papua (MRPPB) periode 2017 – 2022 jika tidak segera diselesaikan secepatnya akan berdampak pada terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Hugo mengatakan saat ini kabar yang beredar di kalangan masyarakat bahwa Gubernur di pojokan sebagai pihak yang bersalah. “yang ditakutkan ini akan berdampak pada konflik sosial maupun konflik fisik”, ujarnya dalam Konferensi Pers yang diadakan di salah satu Cafe di Manokwari, Rabu (20/2).

Sebagai Masyarakat dalam hal ini pihak yang mewakili pemuda Papua, Hugo mengatakan bahwa pada prinsipnya dia mentaati hasil peradilan yang telah diputuskan dimana penggugat sudah memenangkan kasus ini baik di tingkat PTUN Jayapura maupun di Mahkamah Konstitusi.

Dia juga meminta kepada semua pihak yang terlibat masalah ini, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua Barat juga mentaati hasil keputusan tersebut, “Namun dalam hal ini tidak perlu membuat pernyataan yang terkesan memojokan Gubernur sehingga terkesan dia adalah aktor dari kasus ini”, tegas Hugo

Hugo mengingatkan, dalam hal ini beliau juga adalah Gubernur Papua Barat yang adalah juga sebagai pemimpin kami bersama, “proses ini kan ada panitia pelaksana (pansel), tahapan dari awal sudah dijalankan, kemudian Gubernur menerima 84 nama dan memberikan pertimbangan dan persetujuan 42 nama

Dia menilai, gubernur tidak salah memberikan pertimbangan dan persetujuan apa yang sudah diputuskan hal tersebut sudah sesuai prosedur, beliau pemimpin daerah ini punya hak memutuskan siapa pantasnya duduk menjadi Anggota MRPB tersebut.

Hugo menambahkan hal ini sebenarnya sudah terlihat janggal dalam proses keputusan terakhir terkait calon anggota MRPB saat diadakan di hotel swissbel. Hugo mempertanyakan mengapa hasil seleksi tersebut nilainya tidak diumumkan, sehingga pada akhirnya ke 84 nama tersebut akhirnya disodorkan kepada Gubernur.

“Apa sudah diputuskan gubernur tersebut adalah hal wajar selaku kepada daerah, karena semua sudah melalui proses, jangan menganggap Gubernur sebagai aktor”, katanya.

Hogo menghimbau, solusi terbaik persoalan tersebut agar bisa diselaikan melalui jalur adat masyarakat Papua. Ia meminta, seluruh tokoh adat, masyarakat, agama, pemuda dan masyarakat di daerah ini bersama mendukung dan membantu pak Gubernur menyelesaikan persoalan tersebut.

“Selain sebagai anak adat Gubernur juga merupakan kepala suku besar Arfak, jadi tidak ada salahnya jika masalah ini diselesaikan melalui adat,”harapnya.

Sekali lagi Hugo mengajak semua pihak, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan tangan dingin. Sehingga kedepannya tidak menimbulkan konflik yang lebih besar yang tentunya bisa merugikan semua pihak.

“Masalah ini,diselesaikan maka organisasi Orang Papua yakni MRPPB bisa dengan berjalan baik,” pungkasnya.

Pewarta: Rolly Kasamilale