Kodim 1802/ Sorong Cegah Paham Radikalisme dan Separatisme Masuk ke Sorong

Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Budiman, foto : Yanti

Salah satu tugas pokok negara berskala besar adalah mencegah masuknya paham radikalisme dan separatisme. Tugas tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab TNI atau Polri semata, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Oleh karena itu, sebagai aparat kewilayahan, Kodim 1802/Sorong mengambil bagian mencegah masuknya paham radikalisme dan separatisme ke wilayah Kota Sorong dan Papua Barat umumnya.

Dandim 1802/Sorong Letkol Inf Budiman mengatakan salah satu cara mencegah masuknya paham radikalisme dan separatisme, yaitu dengan melakukan komunikasi sosial dengan semua stakeholder, masyarakat serta para pelajar dan kaum millenial.

"Kegiatan komunikasi sosial yang kami lakukan untuk menjalin kebersamaan, dalam rangka mencegah radikalisme dan separatisme masuk di wilayah Kota Sorong khususnya dan Provinsi Papua Barat pada umumnya," ungkapnya, Jumat (13/3).

Dandim saat berbincang dengan siswa dari SMA YPPk Agustinus tentang paham radikalisme, foto : Yanti

Dijelaskan Budiman, pencegahan masuknya paham radikalisme dan separatisme di wilayah Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong khususnya, bukan saja merupakan tugas dari TNI semata. Melainkan tugas dari semua pihak termasuk masyarakat. Komunikasi sosial ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam berbagai perspektif, sehingga masyarakat khususnya kaum muda bisa memahami tentang apa itu radikalisme dan separatisme, sehingga bisa dicegah sedini mungkin.

"Kita menyiapkan wilayah, agar siap dalam ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh. Ini merupakan salah satu event yang kita siapkan untuk itu. Radikalisme dan separatisme merupakan konsep berpikir. Agar kita tidak salah dalam memahami konsep berpikir tersebut, maka kita harus mencegahnya dengan cara berdiskusi dan berdialog dengan semua pihak," ujarnya.

Menurutnya, pada prinsipnya mereka yang melakukan tindakan radikalisme dan separatisme adalah mereka yang tidak paham dengan apa yang mereka lakukan. Komunikasi sosial, sambungnya, merupakan kebijakan yang dilaksanakan secara simultan dan terus-menerus oleh jajaran Kodim dalam hal ini koramil dan babinsa, sebagai ujung tombak.

Komunikasi sosial Kodim 1802 dengan kalangan masyarakat dan akademisi, foto : Yanti

"Babinsa kami setiap saat berdiskusi dan berdialog dengan masyarakat, untuk memberikan pemahaman terkait dengan paham radikalisme dan separatisme," tegasnya.

Ditambahkannya, untuk wilayah Papua, separatisme dari tahun 1962 sampai sekarang terus bergejolak. "Ini menunjukkan ada pemikiran saudara kita yang berseberangan. Konsep kita khususnya TNI AD sudah jelas, yaitu kita bukan hanya dikuasai tapi gelar pasukan. Dalam hal ini diseluruh kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat, akan di bangun Kodim. Mengingat TNI-AD konsepnya adalah sishamkamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hal ini dilakukan untuk menetralisir isu-isu yang berkembang," tandas Dandim 1802/Sorong.