Menpan RB Sebut Keterlambatan Pengumuman CPNS karena Pemerintah Daerah

Konten Media Partner
21 Februari 2020 18:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menpan RB, Tjahjo Kumolo didampigi, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat memberikan keterangan pers kepada awak media, foto: Edi Musahidin
zoom-in-whitePerbesar
Menpan RB, Tjahjo Kumolo didampigi, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat memberikan keterangan pers kepada awak media, foto: Edi Musahidin
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) hingga kini belum mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Papua dan Papua Barat. Hal itu disebebapkan karena pemerintah daerah belum memberikan data akurat terkait jumlah peserta CPNS dari Orang Asli Papua (OAP) di Papua dan Papua Barat.
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkapkan Menpan RB, Tjahjo Kumolo saat di Manokwari, pada Jumad (21/2). Ia mengungkapkan keterlambatan pengumuman CPNS disebabkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Menpan RB Tjahjo Kumolo didampigi Waka Polda Papua Barat Tiba di Bandara Rendani Manokwari, Foto: Edy Musahidin
"Pengumuman, hasil CPNS di Papua dan Papua Barat, terlambat karena pemerintah daerah belum serahkan data peserta CPNS OAP. Bagaimana kita mau umumkan sedangkan data belum ada. Kalau data falid diumumkan hasilnya serentak," kata Menteri Menpan RB, Tjahjo Kumolo.
Dia mengakui, secara teknis sebenarnya tidak ada kendala di Kementrian, namun ini semua kendalanya ada di daerah, sehingga belum resmi umumkan hasil CPNS.
"Justru di daerah yang belum serahkan data- data peserta CPNS OAP kepada Pemerintah Pusat. Saat ini kita juga masih menunggu kapan data itu mau diserahkan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Menpan RB menegaskan, keputusan kuato 80 dan 20 persen bagi orang papua dan non papua pada CNPS tahun 2018 di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat sudah komitmen 80 persen OAP dan 20 non Papua. Ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun," tegasnya.
Menpan RB Tjahjo Kumolo tiba di Bandara Rendani bersalaman Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan. Foto Edy Musahidin
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mendesak Badan Kepegawaian Daearah Kabupaten (BKD) Papua Barat secepatnya mendata peserta CPNS OAP.
"Saya meminta, kepada Kepala BKD di kabupaten/kota agar serahkan data jumlah CPNS OAP cepatnya. Sehingga diumumkan kepada masyarakat atau peserta CPNS yang terus bertanya," ungkapya.