Nakes RSUD Kaimana Ancam Mogok Jika Hak Selama 6 Bulan Tak Dibayar

Daniel Uberi Perwakilan Nakes RSUD Kaimana

Tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Kaimana mengancam akan melakukan mogok kerja Selasa (9/2), jika tidak mendapat jawaban pasti dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kaimana tentang pembayaran hak Nakes selama 6 bulan yang belum terbayarkan periode Juli hingga Desember 2020 lalu.

Dua perwakilan Nakes RSUD Kaimana, Senin (8/2) telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah atau BPKAD Kaimana. Namun dari hasil pertemuan dengan kepala BPKAD Kaimana, perwakilan Nakes kembali dengan tidak mendapat jawaban pasti kapan akan dibayarkan haknya.

“Kami sudah ketemu pak Arsami (kepala BPKAD,red), tapi tidak mendapat jawaban pasti. Hanya disampaikan, jika akan dianggarkan pada APBD tahun 2021. Tapi ini tunggakan tahun 2020 yang segera dibayarkan,” jelas Daniel Uberi perwakilan Nakes RSUD Kaimana kepada wartawan di kantor DPRD Kaimana, Senin (8/2).

Setelah melakukan kordinasi dengan kepala BPKAD, dan tidak mendapatkan jawaban pasti tentang pembayaran hak mereka. Uberi bersama satu rekan sejawatnya langsung menuju ke kantor DPRD Kaimana, untuk menemui pimpinan DPRD Kaimana.

“Kami terpaksa ke (kantor) DPRD bertemu dengan pimpinan DPR. Petunjuk dari wakil ketua DPR yakni kami harus berkoordinasi kembali dengan Sekda. Setelah ini kami akan ketemu beliau (Sekda,red) didampingi pak kadis kesehatan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan jika tidak ada jawaban pasti, dari pemerintah daerah tentang pembayaran hak mereka, dipastikan Nakes di RSUD Kaimana akan kembali melakukan aksi mogok kerja. Sehingga pihaknya memberikan waktu kepada pemerintah daerah, untuk memberikan jawaban pasti hari ini.

“Jadi hari ini hari terakhir, jika tidak ada jawaban pasti besok tidak ada aktifitas lagi di RSUD Kaimana sampai ada kejelasan pembayaran,” tegas Uberi.