Parjal Desak Pemerintah Pusat Evaluasi Otsus di Papua Barat
PerbesarADVERTISEMENT
Sejak Otonomi khusus (Otsus) hadir di Papua Barat tahun 2001 hingga 2019, belum sepenuhnya dirasakan masyarakat papua pada umumnya. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Otsus hanya dirasakan orang- orang tertentu. Padahal Otsus hadir, mensejahterakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Ronald Mambieuw mengatakan, Otsus hadir di Papua Barat belum dirasakan oleh masyarakat asli Papua.
"Hadirnya Otsus, masyarakat bukan semakin sejahtera, tapi ini sebaliknya. Masyarakat hidup dalam kemiskinan," kata Ronal, Jumad, (18/10).
Ia melanjutkan, sebelum Otsus di revisi perlu di evaluasi apakah selama Otsus hadir di Papua Barat sudah dirasakan seluruh masyarakat Papua. Pasalnya kehadiran Otsus ini sangat penting, namun perlu dilakukan evaluasi menyeluru.
"Pemerintah pusat harus evaluasi Otsus tersebut, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika tidak ada laporan pertanggung, takutnya terjadi polimik di masyarakat Papua. Kami pemuda mendorong pemerintah pusat agar minta laporan pertanggung selama Otsus hadir di Papua," tuturnya.
Hal ini mestinya dilakukan setiap kabupaten/kota. Namun belum ada regulasi atau aturan yang jelas dana Otsus harus di audit. Karena Otsus diperuntukan hanya untuk orang tertentu. "Kami belum mengetahui apakah dana otsus itu sudah di audit atau belum, maka itu perlu dievaluasi," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Dirinya meminta ,pemerintah daerah di Papua Barat, secara rutin melakukan pertemuan bersama tokoh agama, pemuda, adat, perempuan, serta seluruh lembaga intansi terkait untuk mencari solusi.
"Pemerintah harus hadirkan masyarakat di kampung dan meminta pendapat serta keluhan dari mereka. Apakah dana Otsus positif untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Sehingga tidak timbul kecurigaan, antara pemerintah dengan masyaraka Papua," tuturnya.
Reporter: Edi Musahidin
