news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pemprov PB Tak Serius Tangani Persoalan Tapal Batas Fakfak-Bintuni

Konten Media Partner
1 Maret 2019 19:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi pers Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak Sirzet Gwas Gwas didampingi Sekretaris dan sejumlah pengurus Dewan Adat,Foto: Terry/balleo-kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi pers Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak Sirzet Gwas Gwas didampingi Sekretaris dan sejumlah pengurus Dewan Adat,Foto: Terry/balleo-kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi Papua Barat (PB), Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak serius menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak Sirzet Gwas Gwas didampingi Sekretaris dan sejumlah pengurus Dewan Adat diruang kerjanya Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak, Kamis (28/2) sore.
“Pemindahan patok tapal batas yang dipasang oleh masyarakat adat irarutu Kabupaten Teluk Bintuni ke wilayah tanah rata adalah bukan untuk memperkeruh hubungan antara Masayarakat Adat Mbaham Matta dengan Masyarakat Adat Irarutu, melainkan sebagai bagian dari bentuk rasa kekesalan dan kekecewaan Mbaham Matta,”ujar Sirzet.
Menurut orang nomor satu di Lemabag Dewan Adat Mbaham Matta ini, bahwa rasa kekesalan dan kekecewaan Mbaham Matta terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Fakfak, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk MRP Papua Barat yang terkesan tidak membantu menyelesaikan pesoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
“Ketiga kepala pemerintahan (Gubernur Papua Barat, Bupati Fakfak, dan Bupati Teluk Bintuni-red), dan MRP Papua Barat ini macam dorang malas tau dengan masalah ini, seolah-olah mereka mau buat konflik perang suku, inikan tidak bagus,”ujarnya dengan nada kecewa.
Dia menginginkan agar ada forum terbuka seperti yang digelar di Distrik Bomberay belum lama ini dan forum tersebut dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan atau Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kalau sampai persoalan tapal tidak segera diselesaikan maka masyarakat sekitar pasti merasa terganggu secara psikologis mereka,”jelasanya.
Selain menyeret nama wilayah adat, Patok bertuliksan “Batas Wilayah Adat Suku Irarutu Kabupaten Teluk Bintuni” itu telah melingkari dua Distrik, Satu Polsek dan Satu Koramil, puluhan kampung serta ribuan penduduk yang berstatus sebagai warga Kabupaten Fakfak.
ADVERTISEMENT
“Jika masalah tersebut tidak direspon dan diselesaikan secara baik oleh pemerintah maka masyarakat adat Mbaham Matta Fakfak terus menunjukan sikap proaktif untuk mencari solusi terbaiknya demi menyelamatkan harkat dan martabat masyarakat adat Mbaham Matta Fakfak di Kabupaten Fakfak,”tandasnya.
Pewarta: Terry