Perempuan Papua Minta Tak Ada Lagi Diskriminasi Terhadap Kaum Hawa

Aktivis Perempuan Papua Sayang Mandabayan, foto : Yanti/Balleo News

Hari ini perempuan yang ada di seluruh penjuru dunia memperingati Hari Perempuan Sedunia atau International Women' s Day, Senin (8/3). Tentunya dengan adanya International Women's Day, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum hawa dan semua perempuan dapat mencapai derajat yang lebih tinggi lagi.

Menanggapi International Women's Day, salah satu Aktivis Perempuan Papua Sayang Mandabayan angkat bicara. Menurut Sayang, sejak dulu sampai hari ini, khusus untuk Perempuan Papua terlihat masih ada diskriminasi.

"Melalui International Women's Day, kami sangat berharap kedepan pemerintah bisa lebih memberikan perhatian khusus kepada perempuan papua," harap Aktivis Perempuan Papua Sayang Mandabayan, saat bincang-bincang dengan Balleo News, Senin (8/3).

Dikatakannya, memang betul ada regulasi yang mengatur mengenai perempuan melalui Undang-undang Otonomi Khusus (otsus), tapi faktanya sampai dengan hari ini otonomi khusus gagal. Barometer, katanya, menunjukkan kegagalan otsus dapat dilihat dengan ada banyak sekali sekarang lembaga ilmiah yang melakukan kajian ilmiah dan lainnya.

"Solusi terbaik terhadap perempuan papua yang ada di tanah papua, adalah papua merdeka. Kami minta kepada pemerintah menyelesaikan segala macam bentuk pelanggaran HAM di tanah papua dari tahun 1963 sampai hari ini, karena perempuan adalah korban. Kami juga meminta, agar segera mengesahkan rancangan undang-undang penghentian kekerasan seksual kepada perempuan. Karena didalamnya, mengatur tentang hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.

Aktivis Perempuan Papua asal Kota Sorong ini juga sangat berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, agar dapat memberikan dukungan kepada perempuan papua khususnya di bidang ekonomi. Mengingat dapat dilihat sampai sekarang, masih banyak mama-mama Papua yang berjualan di pinggir jalan.

"Meskipun otsus sudah 21 tahun, tapi sampai hari ini masih banyak perempuan papua yang berjualan di pinggir jalan. Kami berharap Pemerintah Kota Sorong dapat memberikan dukungan, kepada perempuan papua khususnya di bidang ekonomi. Semoga mereka bisa mendapatkan tempat jualan yang lebih layak," imbuh Sayang.

Ditambahkan Sayang, salah satu diskriminasi terhadap kaum perempuan dapat terlihat di DPRD Kota Sorong. Meskipun dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa 30 persennya adalah suara perempuan, tapi faktanya dari 30 anggota dewan, keterwakilan perempuan hanya ada 7 orang.