Setahun ULP ASN dan Honor Aparat Kampung Tak Dibayar, FPM Demo Pemda Tambrauw

Aksi protes di Kabupaten Tambrauw

Ibu Kota Kabupaten Tambrauw terus diwarnai aksi demo oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat (FPM) Tambrauw, Rabu (27/4). Tentunya aksi demo ini digelar sebagai bentuk tuntutan terhadap Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang dianggap telah lalai dalam pemenuhan hak masyarakatnya khususnya Uang Lauk Pauk (ULP) pegawai dan honor aparat kampung.

Berdasarkan pantauan media ini, massa aksi mulai dari jembatan pelangi yang merupakan titik kumpul, kemudian bergerak menuju kantor bupati. Tidak hanya melakukan aksi demo, massa yang terlihat memadati jalan tersebut juga turut memblokade jalan utama sehingga kendaraan tidak bisa berlalu lintas seperti biasanya.

Koordinator lapangan, Agustinus Titit, dalam orasinya menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan demo tersebut. Pertama, sudah satu tahun berjalan ULP ASN dan honor aparat kampung belum dibayar sampai detik ini.

"Bagaimana orang mau kerja baik jika haknya tidak diperhatikan secara baik malah terbengkalai dan terkesan dibiarkan sampai orang menderita" jelasnya saat berorasi.

Padahal, katanya kehadiran kabupaten ini adalah memberikan jaminan kesejahteraan kepada masing-masing masyarakat. Namun, faktanya adalah justru tidak mengindahkan kesejahteraan masyarakatnya. Lantas kehadiran kabupaten ini sebenarnya untuk siapa. Ini merupakan ketiadaan keadilan di tanah ini. Sehingga menjadi sebuah kewajiban moral bagi korban ketidakadilan untuk terus bersuara demi pemenuhan hak itu sendiri.

"Kita berharap bahwa melalui aksi ini pemerintah segera mengambil langka ataupun kebijakan guna mengakomodir seluruh hak yang sudah terbengkalai," harapnya.

Selain aspirasi soal pemenuhan hak, hal kedua adalah bahwa para aksi pun melontarkan pertanyaan terkait realisasi dana pinjaman sebesar 300 miliar. Sebab dinilai bahwa transparansi soal realisasi dana tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak diketahui oleh masyarakat.

"Masyarakat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, kami minta pemerintah harus mempertanggung jawabkan dana tersebut," pintanya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tambrauw, Yoseph Airai, pun angkat bicara soal aksi demo tersebut. Menurutnya, persoalan ULP ASN merupakan masalah internal pemerintah. Sehingga yang berhak melakukan aksi demo tersebut adalah ASN dan bukan mahasiswa atau pun masyarakat.

"ULP itu urusan ASN bukan mahasiswa atau masyarakat sehingga yang melakukan demo adalah ASN bukan mahasiswa atau masyarakat," jelasnya.

Kecuali, katanya berkaitan honor aparat kampung yang tak kunjung dibayar barulah mahasiswa atau masyarakat melakukan aksi demo. Karena itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparat kampung.

Selain itu, sebutnya masyarakat seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Gabriel Asem sebagai bupati yang telah berani ingin melakukan sebuah perubahan di Kabupaten Tambrauw namun terbatas dengan anggaran. Sehingga atas dasar tuntutan tersebut pemerintah daerah melakukan pinjaman demi menunjang pembangunan di Kabupaten Tambrauw.

"Saya rasa pemerintah telah menggunakan anggaran pinjaman itu tepat sasaran dan hasilnya sekarang tengah dinikmati masyarakat," tutupnya.

Reporter: Vini