Doa dan Keprihatinan Saya untuk Longsor Sukabumi

Foto udara bencana longsor melanda kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/1/2019). (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

1. Terkait peristiwa bencana longsor yang terjadi di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi (31/12) yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, 20 orang belum ditemukan, dan 30 unit rumah rusak terdampak longsor, Ketua DPR:

a. Menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan dan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa bencana longsor yang terjadi tersebut;

b. Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Kementerian Sosial (Kemensos), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bersama TNI dan Polri untuk terus melakukan pencarian terhadap korban tanah longsor yang belum ditemukan tersebut, serta melakukan evakuasi terhadap warga ke daerah aman yang telah ditentukan oleh pemerintah;

c. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPBD untuk segera membuat dapur umum dan mengkoordinasikan bantuan maupun pertolongan ke tempat evakuasi korban longsor, serta mengidentifikasi kebutuhan warga yang terdampak longsor di tempat evakuasi;

d. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membuka posko kesehatan darurat guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka serta berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat;

e Mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai kondisi terupdate daerah terkait, baik melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast, serta melakukan pemetaan dan kajian gerakan tanah terhadap wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan bencana, terutama longsor;

f. Mendorong BNPB, BPBD, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapan dalam menghadapi potensi bencana (simulasi evakuasi bencana) yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat dapat memahami teknis penanggulangan bencana;

g. Mendorong BNPB, BPBD, bersama Pemda untuk bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan sebagai upaya penanggulangan menghadapi bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

h. Mendorong BNPP, BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana longsor maupun banjir;

i. Mendorong masyarakat untuk tidak panik dan tenang serta berpedoman dari informasi badan resmi seperti BMKG, PVMBG, dan Pemda, serta memperhatikan rambu-rambu evakuasi dalam penyelamatan diri.

2. Terkait dengan banjir setinggi 1,5 meter yang merendam Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten, sejak Senin (31/12), yang disebabkan oleh tingginya curah hujan selama tiga hari dan terhalangnya aliran sungai oleh perahu-perahu nelayan yang rusak setelah diterjang tsunami, serta yang terdampak sebanyak 514 rumah terendam yang dihuni 570 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 3.831 orang, Ketua DPR:

a. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menginstruksikan perangkat desa dan RT/RW menggerakkan warganya agar membersihkan aliran sungai yang terdampak tsunami beberapa waktu yang lalu, menjaga dan melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan;

b. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menyalurkan bantuan, baik logistik maupun obat-obatan, serta mendirikan dapur umum di posko pengungsian, dan mengirimkan tenaga medis ke posko pengungsian.

3. Terkait dengan operasi pengejaran terhadap kelompok teroris Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tengah yang menjadi prioritas Kepolisian RI, sebagai langkah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat akibat aksi kelompok radikal tersebut, Ketua DPR:

a. Mendukung upaya Kepolisian RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Satuan Tugas (Satgas) Tinombala untuk terus melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok teroris Ali Kalora yang kerap melakukan aksi kekerasan terhadap warga dan aparat keamanan, mengingat beberapa waktu lalu ada warga yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok tersebut;

b. Mendorong Kepolisian RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Satgas Tinombala untuk meningkatkan keamanan, terutama di titik-titik rawan terjadi penyerangan, agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar untuk beraktivitas sehari-hari;

c. Mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat kepolisian mengenai keberadaan kelompok radikal tersebut, dengan cara memberikan informasi kepada aparat jika mengetahui keberadaan mereka.

4. Terkait adanya 2.050 pelanggaran yang terjadi selama masa persiapan dan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 (data Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu), namun baru 64 pelanggaran yang masih diproses Bawaslu saat ini, Ketua DPR:

a. Mendorong Bawaslu untuk segera memproses seluruh pelanggaran yang terjadi selama masa persiapan dan kampanye Pemilu 2019, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

b. Mendorong seluruh peserta Pemilu 2019, tim sukses dan pelaksana kampanye peserta Pemilu 2019, pemilih, pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh masyarakat untuk tertib dan berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu 2019 yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

(Bamsoet)