Reformasi Birokrasi Akan Dinilai Gagal Jika Korupsi Tetap Marak

Ilustrasi kasus KPK (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Pimpinan DPR mengajak semua unsur dalam birokrasi pemerintah pusat dan daerah untuk menghayati betul makna dari reaksi warga Cianjur yang mensyukuri penangkapan Bupati Cianjur oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi.

Reaksi warga Cianjur itu, pada dasarnya, merefleksikan kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Akan tetapi, masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat dalam melakukan korupsi.

Korupsi masih marak, dan fakta ini mengecewakan dan menyakiti nurani rakyat. Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif.

Seperti diketahui, Jumat (14/12) siang pekan lalu, warga Cianjur memadati area alun-alun Kabupaten Cianjur untuk merayakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyergap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Sang bupati disergap tim KPK pada Rabu (12/12) subuh di halaman Masjid Agung Cianjur.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Fakta ini menjelaskan bahwa warga Cianjur spontan merayakan hasil sergapan KPK, sekaligus menyuarakan rasa syukur dan berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.

Sangat mudah memaknai apa yang tersirat dari respons warga Cianjur itu. Di balik rasa syukur dan senang itu, tersimpan kemarahan dan kekecewaan warga Cianjur pada oknum birokrat daerah yang tamak.

Selama ini, mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat itu. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur.

Semua elemen masyarakat di berbagai daerah pun pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur. Mereka berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif. Sebelum kasus Bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.

Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi. Bupati Cianjur itu merupakan kepala daerah ke-21 yang disergap melalui OTT dan menjadi kepala daerah ke-38 yang dijaring OTT.

Karena efek jera tak juga kunjung tumbuh, diyakini pula bahwa penangkapan maupun OTT tak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara. Maka dari itu, strategi pencegahan korupsi menjadi sangat penting.

Berdasarkan kecenderungan itu, pimpinan DPR mendorong pemerintah melalui Kemenpan RB untuk membangun kerja sama dengan KPK merumuskan strategi pencegahan korupsi.

Pada akhirnya, publik akan mengukur hasil maksimal reformasi birokrasi dari kemampuan sistem birokrasi pusat dan daerah memperkecil ruang bagi oknum birokrat dalam melakukan korupsi. (Bamsoet)