Respons Ketua DPR Edisi 10 Juli 2018

Kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Benoa Denpasar (Foto: Cisilia Agustina Siahaan/kumparan)

1. Terkait dengan kebakaran besar di Pelabuhan Benoa, Bali yang mengakibatkan 40 unit kapal ikan ikut terbakar (9/7)

a. Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap penyebab terjadinya kebakaran tersebut, mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap nelayan cukup besar;

b. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirjen Perhubungan Laut, Syahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan Polisi Air untuk mengkaji dan mengevaluasi, terutama mengenai mitigasi bencana di laut dan terjadinya musibah kebakaran dan kecelakaan, serta memproses secara hukum positif yang berlaku (sesuai dengan SOP) dan etika kesyahbandaran dan pelayaran, serta adanya potensi unsur kesengajaan terjadinya musibah;

c. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan bantuan pemberian kapal terhadap nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) yang terdampak musibah, agar para nelayan dan ABK tersebut dapat melanjutkan kegiatan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

d. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemilik kapal, guna mengetahui penyebab terjadinya musibah sebagai alasan untuk meminta ganti rugi kepada pihak asuransi.

2. Terkait anjloknya harga garam di Cirebon hingga mencapai Rp 800/Kg

Ilustrasi garam. (Foto: ANTARA/Mohamad Hamzah)

a. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu koperasi membeli garam hasil panen dengan harga yang wajar sehingga tidak merugikan petani, mengingat saat ini petani garam sedang memasuki musim panen;

b. Meminta Komisi IV DPR mendorong KKP untuk mendesak petani garam agar aktif dalam kegiatan perkoperasian garam, sehingga petani garam dapat terlindungi dari para tengkulak, terutama pada saat proses produksi garam dan penetapan harga pasar garam;

c. Meminta Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR mendorong KKP, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk selalu mengkaji kebutuhan garam dalam negeri, sebelum menentukan kebijakan impor garam agar tidak merugikan petani garam di Indonesia.

3. Terkait dengan bocornya pipa gas bawah laut, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, milik PT. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

Kebocoran pipa gas di perairan Banten. (Foto: dok. Istimewa)

a. Meminta Komisi III DPR dan Komisi VII DPR mendorong Polri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelidiki penyebab terjadinya kebocoran serta mendesak PT. CNOOC bertanggung jawab untuk segera memperbaiki kebocoran tersebut, guna mencegah meluasnya dampak buruk kebocoran pipa gas yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;

b. Meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memantau wilayah laut yang mengalami kebocoran gas, guna mengetahui dan bertindak cepat dalam menanggulangi dampak pencemaran pipa gas terhadap biota laut

c. Meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian ESDM mendesak PT. CNOOC untuk melakukan pengecekan berkala terhadap infrastruktur pengolahan gas, guna mencegah terjadinya kebocoran pipa gas di kemudian hari.

4. Terkait pernyataan Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) yang menyebutkan bahwa DKI Jakarta berada dalam parameter partikel debu di rentang tidak sehat sampai sangat tidak sehat, terutama kondisi keadaan udara DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASIAN Games 2018

Suasana mural yang menggambarkan semangat dan keindahan kota Jakarta. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

a. Meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam menurunkan tingkat partikel debu dengan cara meminta seluruh pemilik kendaraan, baik umum maupun pribadi, agar mematuhi ketentuan peraturan mengenai uji emisi kendaraan;

b. Meminta Komisi III DPR dan Komisi V DPR mendorong pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan razia emisi terhadap pemilik kendaraan yang belum melakukan uji emisi;

c. Meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kota/Kabupaten dapat menugaskan Dinas Pertamanan bekerja sama dengan Dinas Tata Kota untuk memperbanyak taman kota dengan tanaman yang dapat menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen, sehingga menyebabkan udara menjadi bersih. (Bamsoet)