news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Saya Akan Mundur sebagai Ketua DPR RI bila LGBT Dilegalkan

Konten dari Pengguna
26 Februari 2019 17:15 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Bambang Soesatyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Saya ketika bertemu warga Kebumen. Foto: Dok.pribadi Bambang Soesatyo
zoom-in-whitePerbesar
Saya ketika bertemu warga Kebumen. Foto: Dok.pribadi Bambang Soesatyo
ADVERTISEMENT
KEBUMEN - Saya sangat prihatin dengan kian maraknya berbagai berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik jelang Pemilu 17 April 2019. Konstitusi UUD 1945 memang menjamin berbagai hak warga negara, khususnya dalam berkumpul dan menyatakan pendapat.
ADVERTISEMENT
Namun, bukan berarti hak kebebasan setiap individu tanpa batas. Kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat harus sesuai aturan perundangan dan tidak melanggar hak serta kebebasan orang lain.
Tidak cukupkah dengan isu hoaks soal 25 juta pemilih ganda di daftar pemilih tetap serta 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos? Kini malah berkembang isu lain yang semakin mengganggu akal sehat publik.
Menyamakan Pilpres 2019 dengan Perang Badar lalu penyebaran isu jika Presiden Joko Widodo memenangkan Pilpres 2019, maka tidak ada lagi suara azan. Tidak ada lagi yang memakai jilbab, dan LGBT dilegalkan, itu semua tak lebih dari kabar bohong yang harus disudahi.
Dari pagi hingga sore, saya berkeliling melantik ribuan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bambang Soesatyo pada empat kecamatan di Kabupaten Kebumen, yakni Kecamatan Sruweng, Adimulyo, Karangsambung, dan Sadang.
ADVERTISEMENT
Pelantikan tersebut merupakan putaran hari kesembilan setelah sebelumnya menyelesaikan pelantikan puluhan ribu kader dan saksi Tim Pemenangan Bamsoet pada 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dan 9 kecamatan di Kabupaten Kebumen.
Dalam kegiatan tersebut saya menegaskan bahwa tidak pernah ada pembahasan di internal pemerintah untuk melarang azan, melarang pemakaian jilbab, apalagi melegalkan LGBT.
Presiden Joko Widodo juga mempunyai keluarga yang taat beribadah dan harmonis. Sehingga, tidak mungkin Presiden Joko Widodo sampai mengizinkan LGBT, melarang azan, dan pemakaian jilbab.
Saya sebagai Ketua DPR RI akan maju melawan paling depan jika ada yang melarang azan, memakai jilbab serta melegalkan LGBT. Jabatan saya taruhannya.
Saya akan mundur dari posisi Ketua DPR RI jika memang LGBT dilegalkan, azan, serta pemakaian jilbab dilarang.
ADVERTISEMENT
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mengajak seluruh Tim Pemenangan Capres-Cawapres, Caleg, Partai Politik, maupun Relawan untuk menahan diri agar tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Perlu evaluasi besar-besaran di tubuh masing-masing internal, melihat kembali sejauh mana cara-cara yang dijalankan dalam memenangi Pemilu 2019 membawa kebaikan, dan sejauh mana membawa kemudharatan.
Seorang warga membubuhkan tanda tangan untuk mendukung Pemilu 2019 anti hoax saat berlangsung Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (10/2). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Elite politik punya tanggung jawab moral dalam menjaga sikap dan perilaku para pendukungnya. Saat para pendukung sudah keluar batas, elite politik jangan pura-pura tidak tahu, atau bahkan diam-diam malah mendukung. Dalam ajaran agama apapun, fitnah adalah perbuatan keji dan tidak dibenarkan.
Saya tidak ingin Indonesia rusak dan menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks dan ujaran kebencian. Teror terhadap demokrasi yang sengaja dibuat pihak tertentu untuk menakut-nakuti masyarakat harus diberantas sampai ke akarnya. Sehingga tidak lagi membuat bingung, apalagi sampai mengadu domba dan memecah belah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Teror hoaks dan ujaran kebencian yang dilancarkan secara terstruktur, sistematik, dan masif ini harus kita lawan bersama. Kuncinya, cek kebenaran setiap informasi yang didapat. Jangan mudah percaya apalagi terhasut. Tak kalah penting, tegakan hukum agar ada efek jera. Dengan demikian kita bisa sudahi cara-cara kampanye yang merusak ini secepat mungkin.