4 Jalur Kereta Api yang Mati di Jabar Akan Diaktifkan Kembali

Kereta api. (PT KAI)

BANDUNG, bandungkiwari - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendorong aktivasi beberapa jalur kereta api. Setidaknya sudah ada empat jalur yang kini keberadaannya sudah terbengkalai dan tidak difungsikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

"Kemarin saya menerima kunjungan dari direksi PT KAI. Kami sudah bersepakat akan menjadikan Jabar jadi provinsi yang transportasi kereta apinya maksimal. Dalam kesepakatan sementara ada 4," kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ditemui di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis (13/9/2018).

Pria yang akrab disapa Emil ini menuturkan keempat jalur tersebut yakni jalur kereta api dari Jakarta menuju Pangandaran. Tentunya, kereta tersebut melalui Bandung dan menyusuri jalur selatan.

"Jalur dari Jakarta-Bandung-Pangandaran. Jadi nanti piknik ke Pangandaran Insya Allah naik kereta tidak usah 8 jam putar-putar," tegasnya.

Jalur selanjutnya adalah kereta api yang berasal daru Kota Bandung menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Aktivasi jalur ini membutuhkan peran pemerintah lebih besar, lantaran sepanjang rel yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ini sebagian besarnya sudah ditempati bangunan rumah masyarakat.

"Kemudian aktivasi dari Bandung ke Ciwidey rekayasa sosial. Karena jalurnya sudah banyak dihuni oleh mereka-mereka. Kemudian ada jalur ke Garut, nanti ke Garut cukup naik kereta," ujarnya.

Emil melanjutkan jalur selanjutnya yang akan kembali dibuka dari Bandung yakni menuju Kabupaten Sumedang. Jalur ini diprediksi akan laku peminat mengingat di dua tempat ini menjadi koneksi antara sejumlah perguruan tinggi di antara kedua daerah tersebut.

"Dan nanti ada aktivasi ke Tanjungsari-Sumedang lewat Jatinangor. Sehingga nanti mahasiswa mahasiswa bisa bulak-balik atau dosennya," dia menjelaskan.

Tindak lanjut kerjasama antara PT. KAI dan Pemprov Jawa Barat ini akan kembali dibahas pada pertemuan berikutnya. Termasuk di dalamnya membahas peran dari Pemprov dan mencari sumber pendanaan.

"Akan MOU, di situ kita akan petakan, kadang kadang kita tanahnya saja, atau banyaklah. (Dana?) Pasti ada jalan keluar, nanti saya lobi ke pusat tidak harus dana PT. KAI 100 persen, bisa dari dana APBN," katanya. (Utara Jaya)