Santunan Rp 50 Juta untuk 'Pejuang Demokrasi' di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara simbolis memberikan penghargaan dan santunan kepada ahli waris. (Ananda Gabriel)

BANDUNG, bandungkiwari – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan dan santunan kematian terhadap warganya yang gugur saat bertugas dalam Pemilu 2019. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada beberapa ahli waris yang mewakili 49 petugas yang gugur.

Santunan masing-masing disalurkan melalui ahli waris Idris Hadi, petugas TPS 18 Kabupaten Sukabumi, Iwan Hermawan pengawas pemilu Kabupaten Bandung dan Bripka Mashadi anggota Polres Idramayu.

Prosesi penyerahan santunan secara simbolis berlangsung di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa sore (23/4).

Turut serta juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia menyatakan rasa bela sungkawanya atas meninggalnya para 'pejuang demokrasi' tersebut.

"Saya mewakili masyarakat yang hampir 50 juta dan birokrasi Pemprov Jawa Barat, dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan duka cita. Selain itu, kami juga mendoakan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan dari mereka yang bertugas dan berpulang ke rahmatullah dalam proses yang mulia ini," ujar Ridwan Kamil dalam sambutannya, Selasa (23/4).

Dia mengatakan, pihaknya mencatat 49 petugas KPPS, PPS, PPK, pengawas pemilu, perlindungan masyarakat (linmas) dan petugas kepolisian yang gugur saat menjalankan tugas di Pemilu 2019. Tiga orang di antaranya merupakan anggota kepolisian.

“Jumlah warga Jabar yang meninggal dunia yang bertugas dengan berbagai peristiwa adalah 49 orang, 46 sipil dan 3 kepolisian. Mudah-mudahan Allah melapangkan alam kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," tutur pria yang akrab disapa Emil itu.

Ia juga menegaskan pihaknya akan terus memberikan perhatian terhadap penyelenggara pemilu yang masih dalam proses penghitungan suara.

"Walau begitu kondisi terus kita pantau seiring laporan KPU dan Bawaslu karena kenyataannya masih banyak petugas yang dalam perawatan medis akibat kelelahan. Mudah-mudahan bisa lekas sembuh," ucap Emil.

Selain itu, Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat imbauan kepada kepala daerah di seluruh Jawa Barat untuk memberikan fasilitas pengecekan kesehatan.

"Melalui pak sekda, saya meminta segera disebarkan surat edaran kepada kepala daerah di Jawa Barat untuk memfasilitasi kesehatan. Paling tidak besok surat edarannya, karena proses penghitungan suara dan dinamika ini masih berlangsung sampai minggu ketiga Mei. Di luar 49 ini ada yang sesak nafas, kecapekan, apapun itu untuk antisipasi, saya minta seluruh kepala daerah tingkat dua memfasilitasi kesehatan, minimal memaksimalkan di RSUD," ujar Emil.

Santunan yang diberikan Pemprov Jabar itu, lanjut Emil, diberikan kepada ahli waris keluarga petugas yang gugur terhitung sejak 10 April sampai 4 Mei 2019. Satu ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 50 juta.

"Gubernur memberikan simbolis karena ada administratif yang harus diselesaikan. Insya allah, jika sudah lengkap nanti dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu Jawa Barat melalui BPKAD untuk selanjutnya ditransfer ke rekening," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menjelaskan, ahli waris yang akan mencairkan uang santunan harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu setempat.

"Hanya administratif saja. Menyiapkan KTP, Kartu Keluarga dan nomor rekening yang dikoordinir KPU dan Bawaslu, setelah itu ditransfer," kata Iwa.

Ia pun menyatakan anggaran untuk santunan sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

"Anggarannya itu sudah kita diskusikan dari dana tak terduga, kita konsultasi dari Kemendagri untuk mencari mana yang memungkinkan dari dana tersebut karena sifatnya darurat. Sehingga dengan adanya aturan dari Kemendargi, sesuai arahan pak gubernur untuk menindaklanjuti," jelas Iwa.

Berikut nama-nama petugas yang gugur saat melaksanakan tugas Pemilu di Jabar:

Kabupaten Purwakarta: Deden Damanhuri (Petugas KPPS), Carman (Petugas TPS)

Kabupaten Bandung: Alex Iskandar (Ketua KPPS), Aiptu M. Saepudin (PAM dari Polres Bandung), Muchtar Gumar (Ketua KPPS)

Kota Bekasi: Ahmad Salahudin (Ketua KPPS), Fransiskus Asis Ismantara (Ketua KPPS)

Kabupaten Tasikmalaya: H. Jeje Jaenudin (Ketua KPPS), Supriyanto (Ketua KPPS), Riyadh Harisman (Ketua KPPS)

Kabupaten Kuningan: Nana Rismana (Ketua KPPS), Suga Utama (Staf KPUD Kuningan)

Kabupaten Bogor: Jenal (Ketua KPPS), Rusdiono (Ketua KPPS), Heru (Linmas)

Kota Bogor: Rasty Miranda (Anggota KPPS)

Kabupaten Karawang: Yaya Suhaya (Anggota TPS), Agus Mulyadi (Anggota KPPS)

Kota Sukabumi: Tatang Sopandi (Anggota TPS)

Kabupaten Sukabumi: Idris Hadi (Anggota TPS), Usman Suparman (PAM TPS), Nurhasanah (Anggota KPPS)

Kabupaten Cirebon: Letkol Inf. (Purn) H. Ngadiono Supa'at (Ketua KPPS), Kaelani (Ketua KPPS)

Kabupaten Indramayu: Carmudi (Anggota KPPS) Pramono (Ketua KPPS), Bripka Mashadi (PAM dari Polres)

Kabupaten Cianjur: Somantri (Anggota TPS), Entis Sutisna, Sutaryat, Apan, Hadiat (Anggota KPPS)

Kota Cimahi: Nana Sudiana (Ketua KPPS), Macep (Anggota KPPS)

Kota Bandung: Dedi Julianto (Anggota TPS), Rina Setijani (Ketua PPK)

Pengawas TPS:

Asep Suherlan (Kabupaten Garut), Ade Mustofa (Kabupaten Tasikmalaya), Iwan Hermawan, Ganjar Fathurrahman (Kabupaten Bandung), Krisbandanu (Kota Bekasi), Ayu Widia Wati, Iip Saepudin, Jalal Tastari (Kabupaten Subang), Rian Hermawan (Kota Tasikmalaya), Muhamad Jamaludin (Kabupaten Bogor). (Ananda Gabriel)