Pencarian populer

Bupati Neneng Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. (Ananda Gabriel)

BANDUNG, bandungkiwari – Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin 7 tahun dan enam bulan penjara dalam perkara suap perizinan proyek Meikarta.

"Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Neneng Hasanah Yasin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan enam bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 4 bulan penjara," kata jaksa KPK, Yadyn saat membacakan surat tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (8/5).

Selain itu, Neneng juga dituntut dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Beberapa pertimbangan meringankan jaksa sehingga menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa antara lain, dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan dan memgembalikan uang kepada negara.

Sementara pertimbangan yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi tindakan korupsi di lembaga pemerintahan.

Jaksa menyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Selain hukuman pidana, Neneng Hasanah juga diminta mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp318.416.353. Neneng dinyatakan menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu.

Selain itu, empat anak buah Neneng juga dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 3 bulan penjara dalam perkara ini. Mereka adalah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Sahat dan Dewi juga diminta untuk mengembalikan uang ke kas negara. Sahat diminta mengembalikan uang Rp50 juta. Sedangkan Dewi Rp 80juta. Jika tidak dikembalikan, ada hukuman pidana selama 6 bulan bagi Sahat dan 7 bulan untuk Dewim

Seperti diketahui, semua uang suap itu diyakini jaksa berasal dari empat terdakwa sebelumnya yang telah divonis yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka telah divonis bersalah memberikan suap ke Bupati Neneng Cs.

Selanjutnya, Pengadilan Tipikor akan kembali menggelar persidangan dengan agenda pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa KPK, 15 Mei 2019 mendatang. (Ananda Gabriel)

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.36