Inilah Dua Tahap Pembangunan Ibu Kota Baru

Rancangan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Foto: dok Kementerian PUPR melalui Kumparan)

BANDUNG, bandungkiwari - Presiden Joko Widodo secara resmi sudah mengumumkan rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di tengah Kabupaten Kutai Kertangera dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Lokasi tersebut dipilih antara lain karena minim bencana dan berada di tempat paling strategis di Indonesia.

Untuk membangun ibu kota baru ini, pemerintah akan melakukannya dengan dua tahap. "Tahap pertama, pembangunan akan dilakukan di atas lahan seluas enam ribu hektar," ujar Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro di Aula Timur, Kampus ITB Bandung, Selasa (27/8).

Pada tahap pertama ini, kata Bambang, akan diprioritaskan membangun fasilitas pemerintah, dimulai pada akhir 2020 setelah urusan administrasi, seperti asas legal, perundangan, dan disain masterplan urban, selesai. "Tahap pertama pembangunan fasilitas pemerintahan, mulai dari istana, kantor, maupun sarana rumah dinas," katanya. Adapun tahap kedua akan dibangun di atas lahan seluas 40 ribu hektar.

Pemerintah menargetkan, setengah dari wilayah ibu kota baru ini berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan konsepnya yang berupa Forest City. Adapun kepindahannya baru bisa dilakukan pada tahun 2024. "Target kami, akhir 2020 pembangunan infrastruktur sudah dimulai dan 2024 sudah mulai pemindahan," katanya.

Menurut Bambang, pihaknya sudah melihat lokasi dan mempertimbangkan pemindahan ibu kota baru secara matang. Termasuk struktur tanah, kandungan air, risiko bencana hingga kesiapan masyarakat di sekitarnya.

Bambang juga sempat mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beberapa waktu lalu yang menyebutkan lahan yang disiapkan untuk ibu kota baru terlalu luas. Menurut Bambang, total 180 ribu hektar luas lahan itu yang sudah dikuasai dan dicadangkan oleh pemerintah.

Bambang menduga Ridwan Kamil tidak membaca pernyataan Bambang sepenuhnya. Menurut Bamb ang, 6 ribu hektar disiapkan untuk tahap pertama, dan 40 ribu hektar untuk tahap kedua. "Tapi saya setuju dengan konsep beliau (Ridwan Kamil) konsep kota itu akan dibangun compact untuk aktivitas," katanya.

Terkait pembiayaan pembangunan ibu kota baru, Bambang mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Kita ada peraturan pemerintah yg memungkinkan adanya kerjasama pengelolaan aset, sebagai sumber penerimaan negara melalui PNBP, kita akan optimalkan itu," katanya. (Meegha DA)