Isi Deklarasi Pers dan Masyarakat Pemerhati Media dan Informasi Jabar

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo,deklarasi netralitas dan independensi pers di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/4/2018). (Foto: Rana Akbari Fitriawan/bandungkiwari.com)

BANDUNG, bandungkiwari - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, masyarakat Pers dan Pemerhati Media dan Informasi di Jawa Barat mendeklarasikan netralitas dan independensinya.

Dihadiri antara lain oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan Ketua Organisasi Pers di Jawa Barat, deklarasi dibacakan dan ditandatangani di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/4/2018).

Tokoh Pers Ridlo Eisy membacakan deklarasi yang juga diikuti langsung oleh para audiens dalam kegiatan tersebut.

Inilah isi deklarasinya:

Bahwa sesungguhnya sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan, yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta melawan kesewenang-wenangan, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Bahwa pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi keempat, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjalankan kontrol atas ketiga pilar itu dengan melandasi kinerjanya berdasar prinsip check and balances. Untuk dapat melakukan perannya, pers harus menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu pula untuk menegakkan pilar ke empat, pers harus membela kepentingan publik dengan mengambil jarak dari tekanan kapitalisme dan politik praktis.

Namun demikian, situasi yang belakangan berkembang khususnya sejak Pemilu 2014 dan Pilkada 2017 lalu, telah membawa Indonesia ke dalam situasi di ambang perpecahan. Demokrasi yang berkembang, ternyata hanya demokrasi politik, tapi belum menyentuh demokrasi substansial. Sedangkan politik yang berkembang saat ini, justru politik yang tak bisa diterima oleh etik dan norma publik, serta cenderung mempertontonkan akrobatik politik yang kotor, dan kekuasaan yang koruptif.

Untuk itulah, pers perlu memiliki tanggung jawab, dan tidak justru berperan sekadar menjadi penabuh gendang, yang kian menimbulkan kegaduhan politik.

Tensi politik menjelang Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kini kembali meningkat, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Bukan tak mungkin akan ada banyak orang memanfaatkan pers, menarik-narik media, atau bahkan membuat media untuk tujuan memenangkan politik dengan menciderai nilai-nilai luhur pers Indonesia.

Oleh karena itu, kami, masyarakat pers di Jawa Barat yang terdiri dari para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, koresponden, dan kontributor menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, merasa perlu menyampaikan hal-hal berikut: