Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Polda Jabar Perketat Keamanan

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, (Foto: Ananda Gabriel)

BANDUNG, bandungkiwari - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menurunkan tidak kurang dari 17.793 personel untuk menjaga keamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelantikan presiden dan wakilnya dijadwalkan pada hari Minggu 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, sekitar pukul 14.30 WIB.

“Ini termasuk 300 personel TNI di dalamnya, akan tetapi tidak termasuk dengan personel (polisi) di Depok dan Bekasi," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (19/10).

Menurut Trunoyudo, kepolisian meningkatkan tindakan pencegahan dalam menciptakan situasi aman terutama antisipasi meningkatnya suhu politik di Indonesia, khususnya di beberapa kota di Jawa Barat. "Kita telah dan sedang melakukan kegiatan imbangan dalam rangka pengamanan jelang pelantikan presiden wakil presiden. Yang kita utamakan kegiatan wujudnya preemtif dan preventif," kata dia.

Menurutnya, sejak beberapa hari lalu, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk silaturahmi yang dialogis kepada tokoh masyarakat, ulama dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan.

Selain preemtif, Polda Jabar juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya preventif jelang pelantikan presiden. "Dalam kegiatan preventif, kegiatan rutin yang ditingkatkan wujudnya patroli. Patrolinya masih bersifat dialogis baik itu patroli mandiri dari kepolisian maupun skala besar dengan TNI," ujarnya.

Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum jika ada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah Polda Jabar. "Kalau kita ketahui ada dinamika situasi di wilayah Polda Jabar, tetap ada beberapa kegiatan rutin seperti kriminal, kita lakukan penindakan hukum," jelasnya.

Gerakan Mahasiswa Jawa Barat menyatakan akan serius mengawal pemerintahan Indonesia (Foto: Assyifa)

Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Jawa Barat menyatakan akan serius mengawal pemerintahan Indonesia, tidak hanya di bawah komando Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan, tetapi pada kepemimpinan selanjutnya. "Selama umur Indonesia berlangsung, kita akan selalu mengawal pemerintah," ujar Presiden Mahasiswa Telkom University, Yusuf Sugiyarto, di depan Gedung Sate, Kamis (17/10).

Dalam aksi ini Gerakan Mahasiswa Jawa Barat Menggugat menyatakan tuntutan yang mereka bawa dalam Aksi Darurat Kedaulatan Rakyat di depan Gedung Sate pada Kamis (17/10). Tuntutan mereka agar pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, dari pada kepentingan elit.

Kedua, mahasiswa juga menolak adanya segala bentuk pembungkaman aspirasi dan ketiga, pemerintah dituntut untuk menghentikan segala tindakan represif terhadap rakyat, serta menjamin keselamatan rakyat.

Pemerintah juga didesak untuk mengusut tuntas kasus kematian demonstran dan korban konflik Papua. Terakhir adalah tuntutan untuk mendesak pemerintah agar segera menuntaskan segala permasalahan kedaulatan rakyat.

"Selaras dengan narasi kami, yaitu bagaimana konsentrasi kami adalah mewujudkan kedaulatan rakyat," ujar Yusuf. (Ananda Gabriel/Assyifa)