KPU Diminta Manfaatkan Sisa Waktu Distribusi Logistik Pemilu 2019

Simulasi Pemilu 2019 di Bandung. (Istimewa)

BANDUNG, bandungkiwari – Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengeluhkan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sehingga menyulitkan petugas PPK maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Dalam pengelolaan logistik dan tata kelola teknis logistik, pengambil kebijakan di KPU tidak memperhatikan aspek kondisi SDM, kondisi waktu serta kondisi kewilayahan yang ada di Indonesia khususnya Kota Bandung sehingga tidak mengedepankan efisiensi dan efektifitas tata cara pengelolaan logistik,” kata Ketua PPK Panyileukan Dedi Kurniawan, saat dihubungi Bandungkiwari.

Pertama terkait distribusi logistik Pemilu 2019 ini, menurutnya jumlah SDM sangat kurang, padahal petugas KPU yang ada di lapangan sudah bekerja maksimal. Itu pun sudah dibantu PPK dan PPS.

“Harapan kami pengambil kebijajakan di KPU merektur SDM lagi. Memang ini terkait anggaran, tapi kan bisa diajukan, sehingga tidak libatkan PPK dan PPS secara keseluruhan yang mereka sudah punya tugas lain, kalau semua fokus ke logistik hal lain akan terbengkalai,” katanya.

Kedua soal kewilayahan, menurutnya, pengambil kebijakan di KPU harus punya SOP atau protap. Misalnya, pada tanggal tertentu logistik harus sudah dikirim ke kecamatan sehingga kecamatan harus sudah menyiapkan aula.

Dengan adanya SOP tersebut, maka petugas PPK dan PPS otomatis siap-siap berkoordinasi dengan aparat kewilayahan seperti kepolisian dan kecamatan.

Saat ini, ia tidak melihat SOP tersebut. Misalnya di KPU Kota Bandung di mana tidak memungkinkan menerima semua logistik untuk didistribusikan ke 30 kecamatan yang ada di Bandung. Akhirnya, dilakukan distribusi yang kurang terencana.

“Distribusi jadi tidak sesuai alur, meski ini tak melanggar. Masalahnya bagaimana jika di kecamatan ada kegiatan? Tentu kecamatan akan sibuk dan mendadak menyiapkan tempat,” katanya.

Ketiga, kata dia, terkait waktu yang sangat penting dalam mengukur persiapan Pemilu 2019. Perhitungan waktu terkait dengan distribusi logistik.

“Kalau 30 kecamatan dengan jumlah TPS 4.000 lebih dikali lima kotak surat suara, maka butuh berapa luas dan berapa lama mempersiapkan tempat,” katanya.

Sementara petugas di lapangan, di gudang-gudang logistik menurutnya sudah bekerja maksimal. Yang ia soroti adalah pengambil kebijakan di KPU yang seharusnya paham dengan kondisi lapangan.

“Kami apresiasi pada petugas di lapangan dengan kondisi kerja keras hampir 24 jam. Tapi pengambil kebijakan kurang perhatian. KPU harus punya strategi manajerial dalam pengelolaan logistik. Mumpung masih ada waktu,” katanya.

Di PPK Panyileukan sendiri distribusi logistik berlangsung lancar. Logistik yang tiba baru sekitar 30 persen. Jumlah DPT Kecamatan Panyileukan 27.572 di 110 TPS.

Sementara Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data Informasi Komisi KPU Kota Bandung, Adi Prasetyo, mengatakan persiapan jelang Pemilu di Kota Bandung saat ini sudah mencapai 90%.

Ia mengatakan, distribusi logistik Pemilu menjadi fokus saat ini. “Saat ini, kita sedang fokus merampungkan distribusi logistik di kewilayahan,” kata Adi, ditukit dari siaran persnya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung saat ini berada di angka 1.739.297 pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan saat Pemilu 2014 digelar yaitu sebanyak 1.664.703 pemilih. Sebagai kota tujuan urbanisasi, Bandung juga menerima formulir A5 terbesar di Jawa Barat dengan jumlah 15.731 pemilih. Jumlah tersebut masih akan bertambah, mengingat pendaftaran A5 baru ditutup pada Jumat, 10 April 2019.

Sementara itu, untuk menjaga kondusi Kota Bandung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah menyiapkan langkah-langkah pengawalan Pemilu 2019.

“Kami sudah melakukan cipta kondisi dengan merangkul KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dengan tujuan menjaga Kota Bandung kondusif saat Pemilu 2019 ini,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Ferdi Ligaswara.

Selain cipta kondisi, beberapa langkah lain yaitu pemetaan dan komparasi dengan berkaca pada gelaran Pemilihan Umum sebelumnya.

“Pemetaan masalah di antaranya dengan simulasi pencoblosan, juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholder,” sambung Ferdi.

Simulasi ini juga menjadi ajang sosialisasi, khususnya bagi pemilih pemula di Pemilu 2019, mengingat pemilih pemula ini menyumbang angka besar bagi peningkatan jumlah pemilih di Kota Bandung.

Di samping simulasi pencoblosan dan beberapa simulasi pengamanan guna menjaga kondusifitas pada hari pencoblosan, Ferdi menyebutkan partisipasi pemilih di Kota Bandung menjadi prioritas utama.

“Sebisa mungkin, pemilih di Kota Bandung bisa menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan nanti,” pungkasnya.

Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung, Bambang Sukardi memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di kewilayahan menjaga komitmen netralitasnya.

“Upaya netralitas ini merupakan komitmen yang harus dijaga. Ada regulasi yang mengatur,” ujarnya.

Bambang juga menyebutkan, aparat kewilayahan akan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban agar warga merasa nyaman saat datang ke TPS pada hari pencoblosan.

“Target partisipasi provinsi ada di angka 77,5%. Sehingga saya berharap kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di hari pencoblosan dapat ditingkatkan lagi,” ujar Bambang. (Iman Herdiana)