Marak OTT KPK, Kepala Daerah di Jabar Diminta Tidak Banyak Modus

Konten Media Partner
26 Oktober 2018 8:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Marak OTT KPK, Kepala Daerah di Jabar Diminta Tidak Banyak Modus
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra ditahan KPK, Jumat (26/10). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
ADVERTISEMENT
BANDUNG, bandungkiwari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera mengutus pelaksana tugas (Plt) menyusul penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dengan diutusnya Plt Bupati Cirebon, roda pemerintahan di kabupaten itu tetap berjalan baik.
"Saya sudah berkirim informasi kepada Kemendagri kira-kira proses penggantian sementara ini seperti apa supaya tidak ada kekosongan pemerintahan di sana," kata Ridwan Kamil di Bandung.
Menurut Emil, penunjukan Plt merupakan satu hal penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Apalagi, roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tidak boleh terganggu setelah Sunjaya ditangkap KPK.
Ridwan Kamil juga mengapresiasi KPK yang terus bergerak memberantas praktik korupsi yang menjerat kepala daerah.
ADVERTISEMENT
"Saya mengapresiasi KPK dan mengapresiasi agar penegakan hukum ini agar lebih ketat dan lebih kuat," tukas mantan Wali Kota Bandung ini.
Diberitakan sebelumnya, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beberapa waktu lalu, kini giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terkena tangkap tangan oleh lembaga antirasuah itu.
"Saya prihatin karena dalam seminggu kurang terjadi dua kali Ini adalah peringatan buat kepala daerah di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat, jangan bermain-main dengan integritas," ujar Ridwan Kamil.
"Jangan bikin modus-modus, bekerjalah sesuai niat. Berkuasa itu kan harus dengan niat. Kalau niatnya ingin kaya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Niatlah untuk mengabdi pada rakyat jangan ada niat niat tambahan lain," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Ia mengaku untuk mencegah korupsi di kalangan kepala daerah, dirinya sedang memikirkan sebuah solusi. Hal ini sebagai alternatif bila harus menunggu implementasi lewat undang-undang.
"Saya akan carikan sebuah solusi. Salah satunya dengan smart city atau platform teknologi yang bisa memastikan proses apapun menghindari pertemuan manusia dengan manusia," ujarnya. (Ananda Gabriel)