Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Butuh Tambahan Personel

Ilustrasi. (Pixabay)

BANDUNG, bandungkiwari - ‎Ketua Harian Satgas Anti Rentenir, Saji Sonjaya menyatakan bahwa persoalan antara masyarakat dan rentenir bisa berujung pada masalah pidana. Sebab, beberapa di antaranya sempat ditemui adanya intmidasi oleh rentenir kepada peminjamnya.

Saji menuturkan intimidasi biasanya terjadi dalam proses penagihan, karena warga yang meminjam belum mampu menunaikan pembayaran, pihak rentenir kerap melakukan banyak cara.

"Kalau terjadi intimidasi sampai disekap itu kan pidana dan pernah, kita dampingi di polisinya, ada pengancaman, perampasan barang," kata Saji di Bandung.

Apabila mau dibawa ke ranah hukum perdata, Saji juga menilai kans untuk tuntas cukup minim. Sebab, ujar dia, hal itu berkenaan dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh rentenir bersama peminjamnya.

‎"Hubungan perdata orang dengan orang pinjam meminjam jadi masalah ketika bunga tidak wajar menyalahi atau syarat-syarat perjanjian. Untuk perdata tidak bisa," ujarnya.

Satgas Anti Rentenir juga, lanjut Saji, belum bisa berbuat anyak terhadap pelaku rentenir baik dari perorangan maupun lembaga. ‎"Untuk pelakunya kalau koperasi kita kembalikan ke dinas koperasi‎," cetusnya.

Meski begitu, Saji mengungkapkan saat ini Satgas Anti Rentenir sedang mengusahakan agar memiliki tim khusus di tingkat kecamatan. Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, saat ini hanya baru terdapat di satu kecamatan saja sebagai tahap percobaan.

"Masyarakat terbantu dengan adanya kita, makanya kita bentuk tingkat kecamatan. Sekarang baru ada di satu kecamatan," ujarnya.

Bagi masyarakat Kota Bandung yang ingin melakukan pengaduan soal masalah rentenir ini bisa menghubungi nomor telepon 08112131020, atau bisa juga datang ke kantor Satgas Anti rentenir di Gedung Merdeka, Jalan Soekarno no.1, Bandung. (Utara Jaya)