Simak Kriteria Pasangan Calon yang Harus Dipilih di Pilgub Jabar 2018

Sosialisasi Pilgub Jabar 2018 di Aula Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Jalan Merdeka, Bandung. (Media Center KPU Jabar)

BANDUNG, bandungkiwari - Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 27 Juni 2018 mendatang, masyarakat atau pemilih diharapkan benar-benar mencermati pasangan calon (paslon).

Pertama, figur atau ketokohan Paslon memiliki integritas, kapasitas, pengalaman, keluasan jaringan, serta keberpihakan kepada rakyat.

Kedua, visi, misi, dan program. Ketiga dukungan parpol. Keempat, strategi atau cara memenangkan kompetisi, dan kelima ketika kalah tetap setia mengabdi kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka pada acara sosialisasi Pilgub Jabar 2018 di Aula Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Jalan Merdeka, Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut guru besar ilmu hukum Unpar, Prof. Asep Warlan Yusuf, kecermatan diperlukan agar pemimpin terpilih benar benar bisa membawa perubahan.

"Apalagi pilkada terkait dengan peristiwa politik, hukum, budaya, akademik, dan peristiwa ekonomi, yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima Bandungkiwari.com.

Sedangkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Nina Yuningsih menilai perlunya pemahaman terhadap paslon merupakan hasil riset sekitar tahun 2016.

"Selama ini visi, misi, dan program Paslon selalu luput dari perhatian," jelas Nina.

Materi yang dikampanyekan Paslon pun cenderung janji-janji yang sulit direalisasikan karena tidak relevan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

"Oleh karena itu, sering ada perbedaan antara yang dikampanyekan dengan saat seorang pemimpin terpilih," ungkapnya.

Narasumber lainnya, Heri Susilawati menegaskan pemilu biasanya terkendala keengganan dan ketidaktahuan masyarakat pemilih.

Oleh karena itu ia menawarkan lima cermat memahami visi, misi, dan program (VMP) Paslon yakni: dapat mengatasi persoalan-persoalan di Jawa Barat, strategi dalam melaksanakan VMP, orientasi pelayanan dan bukan kekuasaan, rekam jejak, serta ruang bagi masyarakat untuk ikut melaksanakan pengawasan. (Iman Herdiana)