Task Force Jawa Barat Desak Bawaslu dan KPU Jabar Tegas Terhadap Politisasi SARA

Audiensi Task Force Jawa Barat dengan Bawaslu Jabar. (Istimewa)

BANDUNG, bandungkiwari - Sebanyak 23 orang anggota Task Force Jawa Barat yang berasal dari berbagai organisasi pers mahasiswa dan kampus beraudiensi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat.

Task Force Jawa Barat mendorong sejumlah rekomendasi, di antaranya, mendesak Bawaslu untuk proaktif dalam pencegahan hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam yang menyebar menggunakan isu- isu politisasi agama terutama yang muncul di tengah masyarakat.

Ni Loh Gusti Madewanti selaku Direktur Eksekutif DROUPADI yang juga merupakan koordinator Task Force Jawa Barat menyampaikan bahwa isu SUku Bangsa Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam Pemilu perlu intens diawasi dan lebih tegas disanksi.

“Selain itu, Bawaslu perlu proaktif dalam pencegahan hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam yang menyebar menggunakan isu- isu politisasi agama terutama yang muncul di tengah masyarakat,” katanya, melalui siaran persnya.

Dalam audiensi yang dilakukan Rabu (28/11/2018) itu, Task Force Jawa Barat jugs menyampaikan rekomendasi lainnya berupa desakan pada Bawaslu agar melibatkan Task Force Jawa Barat dan masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu kekerasan berbasis ekstremisme dan politisasi agama.

Lalu mendorong KPU dan Bawaslu untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas Keagamaan, sekolah dan perguruan tinggi dalam upaya mencegah isu kekerasan berbasis ekstremisme dan mengatasi politisasi SARA dengan membuat saluran pengaduan termasuk KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Rekomendasi tersebut diterima Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah yang mengatakan Task Force Jawa Barat dan DROUPADI memang perlu menjadi salah satu lembaga yang turut memantau jalannya PEMILU sebagai proses demokrasi.

Bawaslu Provinsi juga menindaklanjuti keresahan pers mahasiswa, pers komunitas dan media alternatif dengan cara akan membuat kegiatan kolaborasi pendidikan publik ke beberapa kampus/ universitas tentang fungsi dan peran pengawasan Bawaslu serta upaya mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu.

“Task Force Jawa Barat perlu menjadi pionir yang secara spesifik mempunyai peran untuk mampu melakukan pencegahan dan penangkalan berita Hoaks, Ujaran Kebencian dan Kampanye Hitam, utamanya yang berasal dari kekerasan berbasis ekstremisme. Peran ini satu visi dan sejalan dengan marwah BAWASLU. Maka sudah sepatutnya kita terus bersinergi untuk melakukan lebih banyak lagi kegiatan pendidikan publik untuk pencegahan pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PEMILU,” kata Abdullah.

Task Force Jawa Barat yang berasal dari berbagai organisasi, antara lain, pers mahasiswa UIN Bandung, Women University Internasional Bandung, STIE PIKSI Ganesha dan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa se Bandung Raya, bersama Pers Komunitas, Gusdurian Bandung, Droupadi. (Iman Herdiana)