Walhi Jabar: Pemprov Jangan Cuma Kejar Kuantitas Tanam 25 Juta Pohon

Ilustrasi (Foto: RAF)

BANDUNG, bandungkiwari - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat meminta pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas dalam program penanaman 25 juta pohon. Sedangkan tanggung jawab merawat pohonnya tidak tercapai.

Direktur Walhi Jabar Meiki W. Paendong mengatakan, Walhi pada intinya mendukung strategi dan upaya apapun terkait lingkungan hidup selama tidak mengandung unsur SARA dan pelanggaran HAM. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan faktor teknis bukan hanya mengejar target jumlah pohon.

"Artinya Ridwan Kamil jangan hanya mengejar pemenuhan kuantitas. Sementara capaian untuk tanggung jawab individu memahami arti penting pohon dan menanam pohon ini tidak sampai," katanya, Selasa (10/12).

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan rencananya untuk menanam 25 juta pohon di kawasan Bandung Utara (KBU) dan wilayah lain yang kondisinya saat ini sudah kritis. Namun penyediaan bibit pohon untuk program yang akan dimulai tahun depan ini rencananya melibatkan sumbangan dari warga.

Pria yang akrab disapa Emil itu akan mengeluarkan surat edaran terkait sumbangan pohon dari masyarakat. Isinya, bisa berlaku untuk pasangan yang mau menikah, siswa SMA yang baru lulus, mahasiswa hingga PNS. Bahkan pasangan suami istri yang akan bercerai pun tak luput dari sumbangan pohon ini.

Artis Tasya Kamila sambil menggendong puteranya ikut menanam pohon di Cimenyan, Kabupaten Bandung (Foto: Ananda Gabriel)

Menurut Meiki, surat edaran yang akan mengatur teknis sumbangan pohon untuk penghijauan di lahan kritis ini harus disertai dengan kebijakan pemerintah dalam membangun kesadaran lingkungan.

"Dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan ini, kami ingin warga tidak sekadar menyumbang pohon. Tetapi juga masyarakat lebih mencintai pohon, tidak menebang pohon sembarangan," katanya.

Sebab, kata Meiki, tanpa pola kampanye strategi penyadaran lingkungan lewat pendekatan kecintaan menanam dan merawat pohon, maka kuantitas saja yang dikejar.

Selain itu, tanpa pengawasan dari pemerintah, Meiki khawatir jika pohon sumbangan warga akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

"Kami juga khawatir nanti ada praktik barter dengan uang. Nanti petugas yang beli pohonnya. Kan harus ada yang mengawasi di situ," ujarnya.

Menurut Meiki, program menanam pohon harus didukung. Namun sosialisasi penanaman pohon juga jangan hanya sekadar seremonial.

"Sebaiknya juga dilakukan di sekolah-sekolah hingga tataran pemerintahan terendah di kelurahan atau desa, bagaimana merawat dan memonitoring setelah pohon itu ditanam," katanya. (Ananda Gabriel)