Warga Sambut Positif Rencana Pemprov Jabar soal Tanam 25 Juta Pohon

BANDUNG, bandungkiwari - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menanam 25 juta pohon di kawasan Bandung Utara (KBU) dan wilayah lain yang kondisinya saat ini sudah kritis. Namun penyediaan bibit pohon untuk program yang akan dimulai tahun depan ini rencananya melibatkan sumbangan dari warga.

"Bulan depan kita akan pencanangan 25 juta pohon. Jujur kami sendiri tidak sanggup. Makanya lingkungan ini bukan hanya urusan pemerintah. Pemerintah sekuat-kuatnya punya keterbatasan. Oleh karena itu ibu-ibu menyumbang pohon setuju?" kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin (9/12).

Untuk itu, Ridwan akan mengeluarkan surat edaran terkait sumbangan pohon dari masyarakat ini. Surat edaran tersebut tidak hanya berlaku untuk pasangan yang mau menikah, tapi juga berlaku untuk para siswa, mahasiswa hingga PNS. Bahkan pasangan suami istri yang akan bercerai pun tak luput dari sumbangan pohon ini.

Surat edaran tentang sumbangan pohon ini, menurut gubernur, menjadi bagian dari gerakan penanaman pohon di kawasan kritis, terutama Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bagian hulu. Dengan gerakan ini, bencana yang disebabkan tanah gundul di gunung atau perbukitan bisa dikurangi bahkan dihentikan.

Rencana pria yang sering disapa Kang Emil ini ditanggapi positif oleh salah seorang guru di SMAN 9 Kota Bandung, Iwan Hermawan. Menurut Iwan, pada dasarnya dia setuju dengan Kang Emil untuk menyelamatkan kawasan Bandung Utara.

Pohon lengkeng dan cengkeh (Foto: RAF)

“Namun jangan sampai rencana ini hanya sebatas seremonial belaka dan membebankan warga,” ujar Iwan saat dihubungi bandungkiwari, Selasa (10/12) siang.

Selain itu, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia ini juga meminta agar pemerintah tidak lepas tangan terhadap perawatan bibit pohon yang sudah disumbangkan warga. Sebagai PNS, kata Iwan, dia tidak mau jika bibit pohon yang dia sumbangkan dan sudah ditanam, dibiarkan begitu saja tanpa perawatan.

“Program seperti ini sudah pernah dilakukan oleh gubernur terdahulu. Tapi polanya hanya ditanam, lalu ditinggalkan tanpa perawatan. Akibatnya banyak bibit pohon yang tidak terurus dan mati,” ujar Iwan.

Iwan berharap, pemerintah tidak membiarkan begitu saja ribuan bibit yang ditanam nanti. Dengan melibatkan warga, kata Iwan, pemerintah wajib melakukan pengawasan secara teratur terhadap pohon-pohon itu termasuk dari ancaman penebangan.

“Jangan sampai PNS sudah membeli dan menyumbangkan pohonnya, lalu nanti ada pihak bermodal besar yang membangun apartemen, perumahan, dan lain-lain yang akhirnya membabat habis pohon-pohon itu. Nanti kalau kita protes, malah diusir,” katanya. (ananda/febriyan)