Hasil Halaqoh Ulama NU: Tegaskan Khittah NU, Serukan Muktamar Luar Biasa

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Puluhan ulama Nahdliyyin dan dzurriyah pendiri NU kembali menggelar pertemuan (halaqoh) yang kedua di Pondok Pesantren (PP) Chasbullah Bahrul Ulum (Tambak Beras), Jombang. Dalam pertemuan ini, para ulama salah satunya sepakat menyerukan digelarnya Muktamar NU luar biasa untuk memilih Rais Aam yang baru.

Juru bicara dalam halaqoh ini, Choirul Anam mengatakan, para ulama yang hadir sepakat untuk menjadikan Komite Khittoh Nahdlatul Oelama (NO) wadah berkumpulnya para keturunan pendiri NU.

Komite tersebut dipimpin oleh Pengasuh PP Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Adik kandung Gus Dur itu akan dibantu Kiai Hasib Wahab, Dr Nasikhin Hasan, Prof Ahmad Zahroh, Gus Fahmi Sodik, Gus Hasyim Karim, dan Gus Solahul Aam Wahib.

Narasi terkait pembentukan Komite Khittoh NO ini, lanjut Anam, akan dimintakan restu dan doa ke para ulama besar NU. Antara lain ke Kiai Maimun Zubair, Kiai Tolhah Hasan, dan Kiai Mustofa Bisri.

"Komite ini targetnya melaksanakan khittah NU. Karena selama ini kami tak diberi contoh pelaksanaannya oleh pengurus PBNU. Contohnya Rais Aam PBNU tak boleh mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan politik. Itu anggaran dasar, tapi kan tidak berlaku bagi Kiai Ma'ruf dan tidak berlaku bagi Presiden Jokowi," kata Anam kepada wartawan usai halaqoh, Rabu (14/11/2018).

Dia menjelaskan, dalam anggaran dasar NU, Rais Aam PBNU boleh digantikan oleh wakilnya jika berhalangan tetap. Namun, aturan organisasi itu tak berlaku pada kasus Ma'ruf Amin yang maju sebagai Cawapres pasangan Jokowi. Menurut dia, mekanisme penggantian Ma'ruf sebagai Rais Aam menabrak anggaran dasar NU.

"Sekarang ini Kiai Ma'ruf diganti saat tidak berhalangan tetap," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Anam, para ulama Nahdliyyin peserta halaqah menyerukan ke PBNU agar menggelar muktamar NU Luar Biasa. Muktamar tersebut untuk memilih Rais Aam yang baru.

"Kami serukan kepada PBNU untuk segera memaanggil seluruh ulama dan pengasuh pesantren se-Indonesia untuk mengangkat Rais Aam yang baru," tegasnya.

Tak hanya itu, tambah Anam, pihaknya juga akan mempertanyakan langkah Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya di Pilpres 2019.

"Nanti juga akan kami tanyakan ke Presiden Jokowi dan 9 partai pengusung, termasuk PKB pasti tahu dan paham kalau ada larangan Rais Aam dicalonkan maupun mencalonkan diri. Ini mau kami tanyakan, apa sesungguhnya maunya Presiden, kok bisa nyomot begitu saja," tandasnya. (ony/rev)