Politikus Gerindra: Prabowo Lebih Menguasai, Jokowi Terkesan Disetir

Bambang Haryo.

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Debat calon presiden (capres) sangat berpengaruh terhadap elektabilitas calon. Kualitas calon terlihat dalam debat itu, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya dalam Pilpres nanti.

Demikian kata Bambang Haryo, politikus Partai Gerindra usai acara nonton bareng Debat Capres ke-4 di Roemah Djoeang Prabowo-Sandi di Sidoarjo, Sabtu (31/3/2019) malam.

"Dan dalam debat terakhir ini, jelas sekali perbedaannya. Pak Prabowo jauh lebih unggul daripada Jokowi," kata pria yang juga sedang maju sebagai Caleg DPR RI tersebut.

Dia menilai jawaban-jawaban dari Prabowo terlihat menguasai persoalan. "Sementara Jokowi terkesan disetir," tandasnya.

Selain itu, juga ada beberapa pandangan lain darinya yang menjadi alasan dia menilai Prabowo jauh lebih unggul dalam debat tersebut.

"Nah, masyarakat kita juga sudah pandai. Sehingga bisa membedakan, serta menentukan pilihan setelah melihat debat itu. Termasuk yang sudah memilih, tentu akan semakin meyakinkan," lanjut Bambang.

Terkait materi debat, Bambang Haryo juga turut menyoroti beberapa hal dalam pemerintahan Jokowi. Termasuk tentang layanan pertahanan negara, pemerintahan, dan sebagainya.

"Dalam hal pertahanan negara, anggaran yang ada terlihat sangat kecil. Belum lagi, selama ini ada sejumlah bandara yang dikelola pihak asing yang menurut kami sangat bahaya," urai dia.

Dia menyoroti bandara-bandara yang dikelola oleh pihak asing, padahal bandara merupakan obyek vital negara. Belum lagi transportasi yang juga ada dikelola asing dari hulu sampai hilir.

"Anggaran pertahanan negara yang hanya Rp 107 triliun atau sekitar 3-5 persen dari total APBN. Itu disebut kecil karena di negara lain ada yang mencapai 20 persen dari total APBN," tegasnya.

Dalam urusan pemerintahan, Bambang Haryo turut menyoroti pelayanan publik yang ada. Keberadaan mal layanan publik misalnya, disebut dia sudah bagus sistemnya, tapi sayang SDM yang menangani masih banyak main-main sehingga layanan belum maksimal.

"Katanya mal layanan publik hanya butuh hitungan jam pelayanannya. Tapi nyatanya, banyak investor dalam dan luar negeri butuh waktu sampai berbulan-bulan untuk mengurus izin," ungkap Bambang. (cat/rev)