Prostitusi Gang Dolly Surabaya Tamat, PSK Terselubung tetap Semarak

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Lokalisasi di Gang Dolly telah lama ditutup, dan pihak Pemkot Surabaya terus berupaya mengangkat derajat warga sekitaran Dolly dengan pelatihan berbagai usaha.

Tampilan sekitaran Kampung Jarak dan Dolly terlihat berubah sangat drastis, dan terlihat indah. Dolly tidak lagi menjadi pusat gemerlap hiburan malam, para PSK di lokalisasi tesebut sebagian sudah beralih profesi.

Namun, prostitusi terselubung ternyata masih marak. Para PSK tetap kos di sekitaran kawasan itu, dan berzina pun dilakukan di tempat kos itu.

Saat malam, di sekitaran jalan Jarak dan Gang Dolly, masih ada beberapa calo atau mucikari berdiri menunggu para lelaki hidung belang yang mondar-mandir. Meski tak sebanyak sebelum penutupan Gang Dolly, masih saja tetap ada bisnis yang dipertahankan oleh sebagaian orang. Salah satunya Roni (34), yang menawarkan jasa pekerja seks komersial (PSK) di pinggir jalan Jarak.

“Cari model seperti apa? saya bisa carikan yang Anda mau, untuk masalah harga nanti bisa nego langsung di kos,” tawar Roni, sambil menunjukkan beberapa foto PSK di handphonenya, saat BANGSAONLINE melakukan penelusuran.

Modus transaksi yang dilakukan setiap calo berbeda-beda, paling banyak ditemui dengan menggunakan telepon selular. Calo yang menunggu pelanggan memberi nomor telepon, kemudian transaksi dilanjutkan via sambungan di luar eks Dolly. Kemudian PSK yang dibooking diantar ke hotel yang telah disepakati.

Ilustrasi prostitusi (Foto: Pixabay)

Selain dengan cara itu, ada juga yang langsung di antar ke kos, karena PSK tidak lagi dipajang di dalam “aquarium”, tapi ditempatkan di kamar kos yang tersembunyi dan siap didatangi jika dihubungi calo.

“Kalau mau langsung saya antar ke kos, lokasinya di mana, saya tidak bisa menyebutkan, atau bisa booking hotel yang anda mau, tapi di luar harga yang saya tawarkan tadi, nanti mbaknya langsung nyusul ke hotel,” papar Roni.

Harga yang ditawarkan, satu kali kencan bervariasi mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Bahkan ada yang lebih dari Rp 1 juta, tergantung kelas wanita yang diminta atau ditawarkan.

Biasanya kalau main di tempat kos, harganya lebih murah antara Rp 100 - 200 ribu. Sedangkan kalau dibawa keluar atau ke hotel bisa sampai Rp 500 ribu ke atas belum termasuk harga sewa hotel.

Roni mengaku, hanya mendapat 20 persen dari harga yang ditawarkan. Tugasnya membawa para pelanggan ke gang-gang untuk dipertemukan dengan perempuan pilihannya di satu tempat. Itupun masih diajak putar-putar lagi ke tempat yang dirahasiakan yang akan digunakan untuk kencan satu malam. Dia juga mengatakan tempat itu aman dari petugas.

Selain itu, masih ada bisnis prostitusi yang berkembang semenjak penutupan gang Dolly berkedok pijat tradisional. Sebut saja Melly (bukan nama sebenarnya) yang berada di sekitar bekas eks Dolly. Dia mengatakan, bahwa panji pijat yang menyediakan layanan plus plus sudah tersebar dan berkembang di beberapa tempat pasca penutupan gang Dolly. Di antaranya, ruko Darmo Park, jalan Tunjungan dan masih banyak lagi.

Melly mengatakan sebelum pijat dimulai, pengunjung bisa memilih wanita atau terapis yang sudah disediakan di sebuah buku di dalamnya berisi beberapa foto-foto perempuan. Jika sudah cocok dan menunjukkan perempuan yang dipilih kepada petugas, pelanggan diminta menunggu di kamar, kemudian terapis akan datang selang bebrapa menit sesuai dengan pilihan.

Melly menambahkan, terapis akan memijat seluruh badan sekitar 30-40 menit. Di menit-menit akhir pemijatan, pengunjung akan ditawari servis lebih oleh terapis. Tawaran meliputi hand job bahkan sampai making love (ML). Untuk harganya sendiri tarifnya Rp200 ribu untuk hand job, dan Rp500 ribu untuk making love.

“Satu tempat dengan tempat lainnya harga dan pelayanan pasti berbeda, saya jamin aman. Karena tempat ini sudah dapat izin dan diatur Pemkot untuk termasuk kategori rekreasi dan hiburan umum,” tambah Melly.

Dengan adanya prostitusi ilegal ini, siapakah yang bertanggung jawab dengan adanya kemungkinan penularan penyakit kelamin, khususnya HIV dan AIDS? Bagaimana pemantauannya? Bisakah pihak Dinas Kesehatan ‘masuk’ untuk memeriksa kesehatan mereka?

Reporter: Disna