2 Janji Kampanye Belum Tuntas, Wali Kota Banjarmasin Beri Penjelasan

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina (tengah) dan Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani (kanan) wawancara ke wartawan. Foto: Zahidi/banjarhits.id

Tiga tahun memimpin Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengakui ada dua janji politiknya belum terwujud. Wali Kota Banjarmasin itu sadar sederet penghargaan yang diterimanya belum menuntaskan dua janji politik ketika ia kampanye tahun 2015.

"Kami sadar masih ada dua janji politik sebelum menjabat, masih belum selesai. Bukan tidak dikerjakan, tetapi masih tahap proses karena dua janji politik ini secara prosedur memang benar-benar harus menempuh proses yang panjang," ucap Ibnu Sina kepada wartawan banjarhits.id, Zahidi, Rabu (13/2).

Pasangan pemimpin Ibnu Sina – Hermansyah sudah banyak menerima penghargaan, seperti Adipura, Penghargaan Kota Layak Anak dan banyak lagi. Ibnu menyebut dua janji politik itu adalah program Bahuma-- akronim dari beusaha tanpa bunga, dan proyek Jembatan Bromo.

Jembatan Bromo masih tahap proses Detail Engineering Desaign (DED) karena baru saja menyelesaikan tahapan ujian kelayakan.

Ihwal program Bahuma, Ibnu berkata sudah diprogramkan sejak tahun 2016. Tapi, program ini kontras dengan aturan di Kementerian yang mengharuskan ada bunga untuk setiap pinjaman kredit.

"Makanya pemerintah kesulitan untuk menerapkan, padahal sudah beberapa kali mengadakan study banding juga ke Kota Palembang yang sudah terlebih dahulu menerapkannya. Tapi kami masih menemui kebuntuan proses," ucap Ibnu Sina.

Mengacu praktek di Palembang, kata dia, Pemko Banjarmasin mesti mendirikan dulu Bank Perkreditan Rakyat untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga sebagai solusi mewujudkan program Bahuma. Menurut dia, BPR ini masih sebatas wacana, belum ada langkah konkretnya.

"Kami mengharapkan bisa dapat terwujud sebagai bentuk solusi kebuntuan dari program Bahuma yang selama tiga tahun ini belum mendapati hasil," ungkap Ibnu Sina.

Selain itu, Ibnu Sina menyebut proyek Jembatan Bromo juga digenjot sejak awal menjabat. Persoalannya, DPRD Banjarmasin belum sepakat pendanaan Jembatan Bromo pada tahun pertama. Usulan ini baru disepakati ketika akhir tahun kedua kepemimpinan Ibnu-Herman.

“Akhir tahun juga baru disetujuinya hingga pembebasan lahan sampai pada tahun ketiga Ibnu Herman. Tahun ketiga ini kami uji kelayakan tadi dan dilanjutkan proses DED untuk selanjutnya dilaksanakan proyek," ucapnya.