Bawaslu Kalsel Waspadai Kerawanan Konflik Pemilu di 5 Kabupaten

Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, dan Ketua KPU Kalsel, Eddy Ariansyah (dari kiri ke kanan). (Foto: Dok: Banjarhits.)

banjarhits.ID, BANJARBARU - Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan mewaspadai kerawanan konflik saat pelaksanaan Pemilu 2019 pada lima kabupaten di Kalsel. Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, menuturkan lima kabupaten terpantau punya indeks kerawanan pemilu tinggi lantaran kondisi geografis.

Iwan merinci kelima kabupaten ini terdiri dari Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kotabaru, dan Hulu Sungai Tengah. Di Kotabaru, kata dia, ada gangguan distribusi logistik karena penduduk tinggal di gugusan Kepulauan Sembilan. Sebab, pendistribusian logistik kerap dihadapkan gelombang laut dan kesulitan akses transportasi laut.

“Kondisi geografis salah satu pemicu kerawanan pemilu dan konflik. Kenapa? Karena penduduk yang tinggal di pulau-pulau terpencil ada potensi sulit diawasi, dan muncul hasutan-hasutan. Kami minta tokoh agama dan tokoh masyarakat terlibat mengawasi kerawanan ini,” kata Iwan Setiawan saat rapat koordinasi pencegahan konflik sosial menjelang Pemilu 2019 di Banjarbaru, Kamis (29/11).

Iwan berkaca dari suksesnya Pilkada 2018 pada empat kabupaten di tengah kerawanan geografis. Pihaknya sudah membentuk Kampung Pengawasan untuk membantu pengamanan selama tahapan Pemilu 2019.

Kampung ini terbebas dari segala bentuk kepentingan politik demi mewujudkan pemilu damai. Iwan menuturkan Indeks Kerawanan Pemilu di Kalsel kategori sedang. Ia berharap status IKP Kalsel masuk kategori kecil. “Minimal dipertahankan sedang,” ucap Iwan.

Ketua KPU Kalimantan Selatan, Eddy Ariansyah, menuturkan kerawanan konflik kerap muncul di tahapan kampanye, pemungutan suara-penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Menurut dia, masa kampanye berisi ajakan pengaruh antar pendukung partai politik, calon legislatif, dan capres-cawapres.

“Selama ini, belum ada kelihatan benturan sosial di Kalsel. Kami melakukan upaya kesadaran demokrasi pemilu, sosialisasi, dan membentuk Desa Sadar Pemilu sebagai posko diskusi politik dan informasi tahapan pemilu,” ucap Eddy.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah aktif menyosialisasikan pemilu damai dan pendidikan politik ke semua lapisan masyarakat. Menurut dia, pemilu menyimpan konflik yang terlembagakan agar sehingga perlu pengelolaan yang baik.

“Minimal satu desa di setiap kabupaten/kota. Hampir 70 persen kabupaten/kota di Kalsel sudah melaunching desa sadar pemilu,” kata Eddy. Kalsel punya 13 kabupaten/kota.

Adapun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan, Taufik Sugiono, mengklaim Kalsel tergolong provinsi yang aman dari konflik sosial di Pemilu 2019. Meski begitu, ia mengakui ada potensi konflik sosial lantaran minimnya pendidikan politik.

Taufik mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat turut serta menjaga kondusivitas selama tahapan Pemilu 2019. Selain itu, pihaknya siap bersinergi dengan aparat keamanan menyosialisasikan pemilu damai. (Diananta)