Pencarian populer
PUBLISHER STORY

BBM Langka, DPRD Kalsel dan Pertamina Silang Data Kuota

Banjarhits.id, Banjarmasin - Fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Selatan menuai sorotan dari mahasiswa dan DPRD Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel memanggil PT Pertamina dan perwakilan mahasiswa untuk mengurai benang kusut kelangkaan BBM subsidi yang terus berulang di Kalsel.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Safruddin H. Maming, mengatakan ada silang data soal kuota BBM subsidi di antara Pertamina dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, setelah diketuk DPR RI. Menurut Syafruddin, Pertamina mengklaim ada pemangkasan kuota BBM subsidi sebanyak 30 ribu kiloliter untuk Kalimantan Selatan.

Apalagi, dia berkata, Kementerian ESDM sempat menyatakan tidak ada pengurangan BBM subsidi. “Kementerian mengatakan tidak ada pengurangan kuota untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Safruddin ketika audiensi di DPRD Kalsel, Kamis (17/5).

Safruddin pun menyoal ketidaktahuan Pertamina dalam melayani distribusi BBM ke SPBU di Kalsel. Sebab, dia mengacu silang data jumlah SPBU di antara Pertamina dan Hiswana Migas Kalsel. Mengutip data Hiswana Migas, Safruddin berujar Pertamina melayani 110 SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

“Sedangkan pihak Pertamina menyebut ada 109 SPBU di 11 kabupaten/kota, jadi Pertamina dan Hiswana Migas tidak sinkron,” ujar dia. Lebih ironis lagi, Safruddin geleng-geleng ketika tahu Pertamina kesulitan menyebut detail angka kuota BBM subsidi di Kalimantan Selatan.

Tak puas atas paparan Pertamina, ia akan memanggil kembali Pertamina dengan membawa data lengkap karena menyangkut rakyat banyak. “Berapa jumlah premium, premium yang bersubsidi berapa, untuk industri berapa, dan pertamax berapa, Pertamina tak bisa menjawab,” kata kader PDIP tersebut.

Adapun Sales Executive Retail Pertamina Banjarmasin, Endo Eko Satrio, berkukuh pemerintah pusat lewat BPH Migas memangkas kuota BBM subsidi sebanyak 30.000 kiloliter untuk Kalimantan Selatan. Namun, Endo tak berani menjelaskan detail karena ranah kantor pusat PT Pertamina.

"Kami tetap melakukan intruksi dengan pihak Pertamina Pusat, untuk pengurangan kouta sejumlah 30.000 kiloliter itu merupakan urusan pusat,” kata Endo Eko. Ia juga enggan menjelaskan silang data di antara Pertamina dan Hiswana Migas soal jumlah SPBU di Kalsel. Endo berdalih hal itu urusan operasional, bukan pemasaran.

Toh, Endo tegas mengatakan Pertamina siap memberi sanksi kepada SPBU yang melakukan pelanggaran di lapangan. Menurut dia, ada empat SPBU yang sudah dijatuhi sanksi pembinaan.

“SPBU di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Banjar, dan Tanah Laut, dengan sanksi 2 SPBU tidak dikirimi premium selama sebulan dan 2 SPBU lagi tidak dikirmi solar selama satu bulan,” ujar Endo. (Muhammad Robby)

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.35