Dana Desa untuk BUMDes Paling Minim

banjarhits.id, Banjarbaru - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono, mengatakan realisasi Dana Desa untuk BUMDes paling kecil selama semester satu tahun 2018 di Kalimantan Selatan. Ia mencatat Dana Desa (DD) tersalurkan sebesar Rp 423 juta untuk delapan BUMDes.

Selain untuk BUMDes, Usdek menuturkan DD disalurkan untuk 14 item proyek lain, di antaranya jalan desa, jembatan, PAUD, irigasi, dan pasar. Proyek jalan desa paling banyak menyerap DD sebesar Rp 128,6 miliar untuk 407.347 meter. Kemudian diikuti proyek jembatan senilai Rp 16 miliar untuk 7.623 meterair bersih Rp 15,8 miliar untuk 255 unit, dan penahan tanah senilai Rp 8,1 miliar untuk 42 unit.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) periode Januari – 17 September 2018 untuk Dana Desa sebagai berikut: pagu Rp 1.327.128.833.000 dan realisasi Rp 967.564.589.500 . “Terserap 72,91 persen,” kata Usdek Rahyono di sela rapat dengan Komite IV DPD di kantor Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan, Selasa (18/9/2018).

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, mengatakan penyusunan APBD mesti mengacu APBN karena penetapan APBD akan tercantum dalam APBN 2019. Ajiep perlu mengingatkan Pemprov Kalimantan Selatan dan stakeholder lain agar patuh terhadap aturan baru ini. Itu sebabnya, ia ingin mencari masukan dari instansi teknis bidang keuangan dan perekonomian, seperti Kanwil DJP Kalselteng, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bea Cukai Banjarmasin, dan Bank Indonesia.

“Bagi pemda, tidak mematuhi itu ada konsekuensi karena ini Undang-Undang. Kalau yang lalu-lalu sifatnya masih hanya keputusan Menteri Keuangan, belum tercantum langsung dalam UU APBN. Tahun 2019 itu sudah masuk Undang-Undang, daerah harus patuh. Kalau tidak, daerah dianggap tidak memathui UU,” kata Ajiep Padindang.

Ajiep mengklaim tidak menemukan persoalan dari paparan setiap instansi teknis di Kalsel. “Bagus-bagus saja, tidak terlalu banyak persoalan yang muncul,” kata Ajiep. (Diananta)