Dokumen Belum Beres, Pemko Tunda Lelang 4 JPO

Ketua Tim Proyek JPO Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi. (Foto: Zahidi/banjarhits.id)

banjarhits.id, BANJARMASIN- Pemkot Banjarmasin menunda proses lelang pembangunan empat jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk mencari investor lantaran gagal mendapatkan investor yang cocok dan penyempurnaan dokumen.

Ketua tim proyek pembangunan JPO di Banjarmasin, Ir Doyo Pudjadi, berkata proses lelang ditunda sementara tanpa batasan waktu hingga penyusunan dokumen sudah sempurna.

Pihaknya masih menyempurnakan dokumen serta melengkapi persyaratan yang dinilai kurang. "Untuk selanjutnya kembali membuka jadwal lelang proyek JPO ini, juga menyusul banyaknya masukan dari teman-teman pengusaha advertising dan akhirnya ditunda proses lelang," ucap Doyo Pudjadi kepada wartawan, Kamis (17/1). Menurut Doyo, perlu waktu satu bulan lebih untuk tahap menyempurnakan dokumen berkas kelengkapan proyek sampai sempurna. Ia memastikan tim bekerja keras agar dokumen rampung sebelum satu bulan. "Kita akan bekerja keras agar ke depan saat membuka lelang lagi tidak mendapat kritikan lagi dan dapat dinilai yang tepat serta sempurna baru setelah itu kita akan buka lelang investor kembali," ungkap Doyo. Namun, Doyo Pudjadi belum bisa menentukan kapan akan dibuka lelang kembali. Ia menerima masukan dari beberapa pegusaha advertising lokal di Banjarmasin terkait mepetnya durasi waktu lelang. "Yang jelas semuanya akan kita perbaiki, tunggu saja, apapun kritikan dari masyarakat akan kita pelajari, dan bilamana itu memang baik maka akan kita adopsi kemudian diterapkan dalam proses lelang nanti," ujar Doyo. Informasinya, pengusaha advertising yang sudah terdaftar saat lelang pertama berjumlah 10 calon investor. Tujuh investor di antaranya asal Kalsel dan tiga lainnya dari Pulau Jawa. Toh, Doyo mengunci mulut membuka siapa saja investor yang sudah terdaftar tersebut, "Nanti adalah informasinya akan kami sampaikan bila sudah penyempurnaan dokumen ini berhasil," katanya. Doyo Pudjadi melanjutkan proyek pengerjaan JPO sudah sejak 2017 dilakukan DED serta kajian pembangunan. Menurut dia, pembangunan JPO tidak asal keinginan pemerintah saja, melainkan atas dasar permintaan sejumlah masyarakat, seperti mahasiswa UIN dan ULM Banjarmasin. (Zahidi)