Gubernur Kalsel Minta 3 Orang Pemimpin Daerah Tidak KKN

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melantik tiga orang pemimpin daerah d Gedung Mahligai Pancasila, Minggu (17/3). Foto: Zahidi/banjarhits.id

Tiga orang kepala daerah tingkat kabupaten di Kalimantan Selatan, resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin pada Minggu (17/3/2019).

Ketiga kepala daerah ini terdiri dari Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani; Wakil Bupati Tabalong, Mawardi; dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Ready Kambo. Ketiganya dilantik berdasar SK Mendagri nomer 131.63-7748 dan 141.63-7750.

Setelah resmi dilantik, Sahbirin Noor berpesan agar tiga orang kepala daerah tersebut mampu memberi sinergi dan estafet program dari pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, pemimpin daerah mesti memegang teguh pedoman Undang Undang yang berlaku ketika mutuskan suatu kebijakan.

"Perlu harmonisasi dalam menjalankan kebijakan baik dari pembangunan infrastruktur maupun dalam melakukan program kebijakan kesejahteraan rakyat pada masing masing daerah yang hari ini dilantik di tempat ini," ucap Sahbirin Noor di sela acara pelantikan.

Ia pun menyampaikan agar pemimpin daerah yang baru dilantik dapat bersinergi dengan rakyat. Sebab, kata Sahbirin, pemimpin daerah dipilih oleh rakyat setempat sesuai domisilinya.

"Ini para pemimpin daerah yang dilantik hari ini adalah murni karena pilihan rakyat, maka sudah seharusnya lah mereka yang dilantik hari ini mampu menjalankan amanah dari rakyat, tidak menyalahgunakan kewenangan saat mengambil suatu kebijakan," tutur Paman Birin—sapaan akrab Sahbirin.

Selain itu, Paman Birin mengucapkan selamat dan sukses kepada tiga orang kepala daerah yang dilantik hari ini.

"Ucapan selamat saya sampaikan kepada para pimpinan kepala daerah tingkat kabupaten hari ini yang sudah dilantik semoga bisa memajukan daerahnya masing masing," katanya.

Terakhir Paman Birin berpesan jangan sampai ada lagi termasuk tiga orang kepala daerah hari ini terjerat kasus KKN di Kalsel. "Jangan menyalahgunakan jabatan untuk melakukan KKN, bersama kita wujudkan Kalimantan Selatan bersih KKN," pungkasnya.