Kalah Bersaing, INSA Banjarmasin Tolak Pencabutan Asas Cabotage

Ketua DPC INSA Banjarmasin, Moch Nurdin ditemui di kantor KADIN Kalsel, Jumat (18/10/2019). Foto: Donny Muslim/banjarhits.id

Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) Kota Banjarmasin, menolak keras rencana pencabutan asas cabotage dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sedang digulirkan pemerintah pusat.

Ketua DPC INSA Banjarmasin, Moch Nurdin, menyebut penolakan ini dilontarakan INSA karena asas cabotage sejatinya melarang kapal asing beroperasi di wilayah NKRI melayani kebutuhan domestik.

Ironisnya, kata Nurdin, pemerintah dan legislatif justru mengusulkan asas cabotage untuk dicabut. "Kalau sampai revisi yang diutamakan mencabut untuk asas cabotage, maka itu sangat berpengaruh besar terhadap bidang pelayaran nasional," ujar Moch Nurdin kepada wartawan banjarhits.id di Banjarmasin, Jum'at (18/10/2019).

Menurut Nurdin, pencabutan asas cabotage berdampak negatif terhadap pengusaha pelayaran lokal lantaran bersaing ketat dengan asing yang memiliki kondisi armada kapal lebih mumpuni. Ia mencontohkan kondisi pelayaran di Kalimantan Selatan sebelum diberlakukan asas cabotage.

"Dulu di sini sebelum tahun 2008 masih banyak kapal-kapal bendera asing, tugboat yang turut melayani pengangkutan batu bara. Pengusaha nasional tenggelam, kalah bersaing. Muncul asas cabotage ini, pengusaha bangkit lagi," tutur Nurdin.

Ada 70 perusahaan pelayaran yang terdaftar dalam DPC INSA Banjarmasin. Ia khawatir puluhan perusahaan ini bakal terpuruk, khususnya yang bergerak pada jasa pengapalan batu bara.

"Memang kami akui untuk kapal asing saat ini, armada dari luar mereka yang datang dengan mesin besar. Mereka juga lebih dekat dengan pemilik batu. Punya link di sana. Ini yang enggak dimiliki semua pengusaha nasional. Peluang tertutup," kata Nurdin.

Adapun Ketua DPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Banjarmasin, Effendi Nurifansyah, berpendapat senada. Effendi meminta pemerintah pusat melihat terlebih dahulu imbas dari pencabutan asas cabotage itu.

"Jangan sampai mengambil keputusan yang membuat pengusaha lokal tambah enggak bagus. Saat ini ekonomi kita down sekali. Apalagi menyangkut pelayaran ini, kita harapkan tetap stabil," kata Effendi.

Di bisnis batu bara, Effendi melihat pencabutan asas cabotage akan berdampak terhadap persaingan bisnis pengiriman batu bara yang tidak sehat. Ujung-ujungnya, ia cemas ada persaingan yang saling berlomba menjatuhkan harga batu bara.

"Saat ini saja sudah sangat turun. Rp 600 ribu per ton yang kalori tinggi. Harusnya kan bisa tembus satu juta," kata Effendi.