Kalimantan Selatan Terima LHE AKIP Predikat Nilai A

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (kiri) dan Menteri PANRB Syafruddin (tengah) ketika menyerahkan LHE AKIP 2018 di Banjarmasin, Rabu (6/2/2019). Foto: Istimewa

Provinsi Kalimantan Selatan menerima predikat nilai A Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kalimantan Selatan bersanding dengan Jawa Timur yang sama-sama menerima nilai A.

Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan langsung LHE AKIP ke ratusan kepala daerah di Hotel Golden Tulip, Kota Banjarmasin pada Rabu (6/2/2019). Ada 11 Provinsi dan 150 kabupaten/kota se-Indonesia yang menerima LHE AKIP 2018 untuk wilayah II. Dari 11 provinsi ini, cuma Kalsel dan Jatim yang mendapat nilai A LHE AKIP 2018.

Melalui Sistem AKIP, Syafruddin berkata paradigma kinerja pemerintah daerah bukan lagi sekedar pelaksanan program kegiatan, tapi turut melakukan cara paling efektif untuk menyesuaikan dan memastikan anggaran.

"Ini juga guna merangsang penggunaan pembiayaan program prioritas yang mendukung pembangunan. Kemudian memastikan anggaran agar tidak digunkan untuk kegiatan yang tidak perlu atau tidak penting," kata Syafruddin di hadapan ratusan kepala daerah.

Penerapan Sistem AKIP pada 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota berhasil menghemat anggaran negara Rp 22,3 triliun. Adapun untuk skala nasional menghemat Rp 65,1 triliun.

Syafruddin berkata pemerintah daerah yang menetapkan nilai AKIP meningkat setiap tahun. Ini indikator semakin banyak aparatur negara yang paham, sehingga mendorong roda pembangunan bangsa bergerak menuju visi indoensia 2045: Indonesia menjadi negara yang maju.

"26 tahun yang akan datang bila semua penerima SAKIP berpredikat nilai A, maka tujuan utama berbangsa dan bernegara dan kesejahteraan rakyat, serta evaluasi juga menunjukan akuntabilitas kinerja berhasil menekan pemborosan anggaran yang nilanya triliunan," kata Syafruddin.

Oleh karena, kata dia, perlu adanya reward sebagai penyemangat. Menurut Syafruddin, ada 45 kabupaten/kota akan mendapat dana insentif daerah karena SAKIP. Terlepas dari aspek penialian kuantitatif, Syafruddin mengapresisi upaya dan perjuangan para gubernur, bupati dan walikota yang mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungannya.

LHE AKIP yang diberikan oKementerian PANRB berisi rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun 2019 guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi pemerintah.

Kementerian PANRB bukan cuma evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan prestasi ini hendaknya sebagai pendorong ASN agar bekerja lebih baik lagi. Ia mendorong implementasi SAKIP agar setiap instansi menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

"Kalsel sudah menerapkan e-sakip untuk mengukur kinerja berbasis online untuk terus membudayakan kinerja yang baik," kata Sahbirin.

Penerima LHE AKIP di acara yang diselengarakan di Kota Seribu Sungai ini adalah penerima Wilayah II yang meliputi 11 Provinsi dan 150 kabupaten/kota mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.

Selain memberikan LHE AKIP, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berhasil menerapkan SAKIP dalam tata kelola pemerintahannya.

Apresiasi tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik dan mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat. (Adv)