Kalsel Makin Serius Akomodir Kebutuhan Kaum Difabel

banjarhits.ID, BANJARMASIN - Rona bahagia terpancar dari wajah para penyandang disabilitas menyusul disetujuinya Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjadi Perda saat paripurna DPRD Kalsel di, Banjarmasin, Rabu (5/12).

Dengan direstuinya Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Perda maka para berkebutuhan khusus di Kalsel akan lebih diperhatikan dan terakomodir, baik segi pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lainnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan mengucapkan syukur karena semua tahapan pembentukkan Perda telah selesai dilaksanakan. Selain itu pengesahan ini sebagai kado bagi para difabel yang merayakan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2018.

"Semoga dengan ditetapknya Perda tersebut akan membawa manfaat bagi kita semua terutama memberikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta menjadi kado yang indah dalam peringatan Hari Penyandang Disabilitas di Banua ini yang jatuh pada 3 Desember 2018 lalu," ucap Rudy Resnawan lewat siaran pers.

Beleid ini tindak lanjut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan pemerintah daerah wajib melalukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi pehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Wagub Rudy berharap perda ini optimal memberikan perlindungan bagi para difabel. "Saya berharap Perda ini mampu memberikan perlindungan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, sehingga nantinya tidak ada masalah lagi seperti diskriminasi dan yang lainnya," sebutnya.

Anggota DPRD Kalsel Komisi IV, Zulva Asma Vikra mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2015 penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan berjumlah sebanyak 19 ribu lebih.

Menurut Zulva, hak-hak penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan. Dirinya ingin penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak-hak lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah.

Adapun Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Kalimantan Selatan Masni, merespons positif disahkanya Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurutnya, selama ini para difabel merasa kesulitan terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. "Kita kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan apalagi persyaratan yang mewajibkan harus sehat jasmani dan rohani," ucapnya. (Diananta)