Karhutla Kalsel Sedot Dana Rp1,2 Miliar

banjarhits.ID, BANJARBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan sedikitnya menyedot duit APBD senilai Rp 1,2 miliar. Dana itu dibuat operasional satgas darat selama status siaga darurat karhutla pada periode 1 Mei – 31 Oktober 2018.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, Wahyuddin, menuturkan BPBD resmi mencabut status siaga darurat karhutla seiring masuknya musim penghujan di awal November. Selama enam bulan itu, kata Wahyuddin, BPBD Kalsel menggelontorkan dana Rp1,2 miliar untuk operasional satgas darat.

“Anggarannya habis Rp 1,2 miliar sebagai uang lelah, uang makan minum, dan BBM untuk satgas darat. Kalau satgas udara ditanggung BNPB,” kata Wahyuddin ketika paparan kinerja ke banjarhits.ID, Rabu (14/11).

Menurut dia, tim mendata ada 542 titik api yang terpantau satelit selama status siaga darurat karhutla di Kalsel. Di lokasi, Wahyuddin berkata sejatinya ada 937 titik api selama status tersebut, namun tidak terekam citra satelit. Sebab, satgas darat keburu memadamkan titik api sehingga luput dari foto citra satelit.

“Jumlah kejadian kebaran sebenarnya ada 937, tapi sebagian sudah kami padamkan. Jadi ada kebakaran tidak terekam satelit,” ucap Wahyuddin. Ia merinci sebaran 542 titik api ini di antaranya Kabupaten Banjar 138, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 105, dan Tanah Laut ada 74 titik api.

Adapun radius lahan yang terbakar mencapai 3.902 hektare. Tiga kabupaten/kota dengan luasan kebakaran terbanyak terdiri dari Banjar 854 hektare, Kota Banjarbaru 650 hektare, dan Kabupaten Tapin 765 hektare.

Di awal November ini, pihaknya sudah mencabut semua tenda posko utama pada lima kabupaten se-Kalsel. BPBD Kalsel pun mengembalikan tujuh unit helikopter water boombing dan satu unit helikopter patroli ke BNPB. Delapan unit helikopter untuk menopang kerja satgas udara karhutla di Kalsel.

Selama status siaga darurat, Wahyudin mengakui tim darat sempat kesulitan saat memanfaatkan sumur bor di kawasan Guntung Damar, Kota Banjarbaru. Ia menduga sumur bor tidak berfungsi karena jarang digunakan sehingga mampet. Menurut dia, keberadaan sekat kanal dan embung tetap diperlukan ketika pemadaman api di tengah lahan gambut.

Wahyuddin meminta kejadian semacam ini menjadi evaluasi pihak teknis. “Sumur bor kan milik BRG. Kami hanya memakai (sumur bor), tapi sering enggak bisa, seperti di Guntung Damar. Kami butuh saat mau membasahi lahan gambut,” ucapnya. (Diananta)