Kelurahan di Banjarmasin Belum Siap Kelola Dana Kelurahan 2019

Lurah Tanjung Pagar di Kota Banjarmasin, Aina mengakui minim SDM untuk mengelola dana kelurahan Rp 370 juta. Foto: Zahidi/banjarhits.id

Beberapa kantor kelurahan di Kota Banjarmasin mengaku belum punya sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola dana kelurahan pada 2019. Lewat bantuan APBN, Kota Banjarmasin mengucurkan dana kelurahan senilai Rp 370-an juta per kelurahan pada 2019.

Seorang Lurah Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Aina menuturkan SDM di kantornya belum sepenuhnya siap melaksanakan program pakai dana kelurahan. Sebab, kata dia, aparat kelurahan mesti mengurus rancangan dokumen anggaran (RDA) dan laporan pertanggung jawaban (LPJ).

Namun, ia berharap tidak ada kendala ketika eksekusi program. Aina berkata Pemko Banjarmasin mesti menambah SDM keuangan dan rutin sosialisasi ke petugas kelurahan untuk mengurus program lewat dana kelurahan.

"Harapannya pemerintah kota dapat membantu menambah tenaga yang paham betul terhadap keuangan, baik yang mengurusi RDA nantinya ataupun LPJ sebagai pertanggung jawaban dana kelurahan nanti setelah dipergunakan," ucap Aina kepada wartawan banjarhits.id, Zahidi pada Senin (15/4).

Syaripudin, Lurah Teluk Tiram, mengakui belum adanya kesiapan SDM yang mengelola dana kelurahan secara mumpuni. Apalagi, ia belum memiliki staf di bidang keuangan yang mengurusi dana kelurahan ini.

Syaripudin berdalih dana kelurahan merupakan program baru sehingga perlu penyesuaian. Di kantor Kelurahan Teluk Tiram, ia punya tujuh kasi dan beberapa staf yang membantu aktivitas layanan masyarakat.

"Yang jelas harus ada tenaga baru juga untuk menambah daya kinerja di kelurahan agar pelaksanaan dana kelurahan dapat maksimal. Tujuh kasi dan beberapa staf yang masih kurang jika harus menangani dana kelurahan," ungkap dia.

Aina dan Syaripudin sama-sama memprioritaskan alokasi dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, seperti puskesmas dan posyandu.

Syaripudin ingin dana kelurahan dipakai untuk kebutuhan masyarakat langsung. "Ya seperti kesehatan dulu utamanya baik dari segi bangunan pos pos kesehatan seperti posyando dan puskesmas maupun penunjang dari pos itu," pungkas Syaripudin.