Kemendagri Beri Penghargaan Nasional ke Pemprov Kalsel

Konten Media Partner
29 September 2019 18:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wagub Kalsel Rudy Resnawan (tengah) saat hadir rakornas pemerintah daerah di Solo. Foto: Humpro Kalsel
zoom-in-whitePerbesar
Wagub Kalsel Rudy Resnawan (tengah) saat hadir rakornas pemerintah daerah di Solo. Foto: Humpro Kalsel
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi Kalimantan kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini penghargaan datang dari Kemendagri untuk bidang kinerja pengawasan. Pemprov Kalsel menempati posisi ke-6 dari 34 Provinsi se Indonesia dengan kinerja pengawasan terbaik.
ADVERTISEMENT
Piagam diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Hadi Prabowo bersamaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan menghadiri rakor ini pada Rabu 25 September 2019..
Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Sulkan saat dikonfirmasi Minggu (28/9) sore mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Pemprov Kalsel telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tuntas 100 persen.
"Penghargaan ini menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depan. Saya berharap kinerja kita terus meningkat," ucap Sulkan lewat siaran pers ke banjarhits.id, Minggu (29/9/2019).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo menekankan pentingnya efektifitas pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Ia menyampaikan, efektifitas pengawasan pemerintahan sangat diperlukan. Efektifitas itu diperlukan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, efisien, gesit, lincah, dan cekatan.
"Tak lupa saya juga menggarisbawahi pentingnya semangat menghadirkan sumber daya manusia aparat pengawasan intern pemerintah (SDM APIP) yang unggul dan profesional dalam melaksanakan fungsinya," tutur Hadi Prabowo.
Ditambah lagi, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas kerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hadi mengingatkan, semangat dan efektiftas pengawasan itu baru dapat terwujud apabila pemerintah pusat dan pemda saling bersinergi.
"Pemerintah pusat dan pemda perlu memiliki tujuan, langkah, dan optimisme sama dalam menghadapi semua tantangan saat ini," tutur Hadi.
Ada sepuluh pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sepuluh Provinsi tersebut diantaranya, Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalsel , Riau, Banten, Maluku dan Lampung. (adv)
ADVERTISEMENT