Kemiskinan di Kalsel Masih Terendah se-Kalimantan

Diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Rabu (6/3/2019). Diskusi membiincang progres kerja pemerinah pusat dan daerah. Foto: Humpro Setdaprov Kalsel

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) memaparkan keberhasilan pemerintah pusat dalam bidang kesehatan, desa dan pendidikan ketika diskusi di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin pada Rabu (6/3). Diskusi mengambil tema ‘Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan’.

Forum yang digagas Kantor Staf Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini melibatkan narasumber seperti pengamat kesehatan M Rudiansyah. Narasumber lain seperti Deputi Bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, TB Ahcmad Choesni, Staf Ahli Menteri Bidang Aksebilitas Sosial Kemensos Marjuki, dan Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Tubagus Achmad Choesni mengatakan pemerintah pusat terus berkomitmen mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan sosial.

"Pemerintah berkomitmen mengurangi beban masyarakat dari 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah sampai batas tertentu," ujar Tubagus Achmad Choesni kepada wartawan banjarhits.id, Thania Ang di sela diskusi di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (6/3).

Menurut Tubagus, aneka terobosan bantuan sosial dan intervensi pemerintah ini menempatkan posisi Indonesia sejak 2017 masuk dalam high human development index (indeks pembangunan manusia/IPM) level tinggi.

"Itu termasuk semua termasuk memperluas akses layanan dasar masyarakat hingga menjangkau ke pelosok daerah," ucap Tubagus.

Menurut Tubagus, hal ini pertanda program pemerintah pusat sukses menurunkan angka gini rasio (ketimpangan). Program yang ia maksud seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik Misi, Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Program-program jaminan kesehatan terhadap masyarakat mampu menurunkan tingkat ketimpangan sosial," kata dia.

Adapun Nurul Fajar Desira berkata Kalsel merupakan daerah yang memperhatikan kemudahan akses dalam menjangkau pelayanan dasar. “Kami terus berupaya memudahkan akses pelayanan dasar untuk masyarakat,” tegas Kepala Bappeda Kasel itu.

Fajar berkata pelayanan dasar sesuai visi misi gubernur untuk menciptakan Kalsel cerdas, sehat dan membangun daerah dari lingkup pedesaan. Meski data BPS 2018 presentase angka kemiskinan di Kalsel masih berada di bawah angka kemiskinan nasional (9,66 persen), tetapi secara regional Kalimantan berada di posisi terendah yakni 4,65 persen.

“Bahkan hingga sekarang inpun, pemprov terus berupaya menurunkan angka tersebut. Salah satunya mengembangkan pembangunan dari tingkat pedesaan,” ucap Fajar.

Direktur Pengelolaan Media Kemenkominfo, Siti Meiningsih berkata FMB9 sebagai ruang diskusi untuk media dalam menyampaikan isu-isu strategis dan capaian pemerintah. Menurut Siti, pemerintah mendasarkan pada tiga indikator ihwal pelayanan dasar, yakni ketersediaan dan kemudahan akses ke Rumah Sakit Bersalin, apotek, dan keberadaan SMA sederajat.