kumparan
15 Apr 2019 11:43 WIB

Lindungi Meratus, Caleg Terpilih DPRD HST Harus Cermati Revisi RPJP

Diskusi publik Nasib Meratus di Tahun Politik 2019 yang digelar di Kota Barabai, Kabupaten HST pada Senin (15/4). Foto: Donny Muslim/banjarhits.id
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani, mewanti-wanti para caleg DPRD HST ketika Pemilu 2019 mendatang agar serius memperhatikan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) HST periode 2006-2025.
ADVERTISEMENT
Menurut Yani, RPJP sebagai dasar Pemkab HST menolak industri pertambangan dan kelapa sawit. Yani berkata perlawanan ini salah satunya demi membendung masuknya PT Mantimin Coal Mining (MCM) dan PT Antang Gunung Meratus (AGM).
Kedua korporasi ini sudah mendapat restu dari Kementerian ESDM untuk operasi produksi di HST yang ramai ditolak belakangan ini.
"RPJP akan mengalami revisi dalam waktu dekat. Ini yang sangat riskan. Di tangan anggota legislatif terpilih nanti sangat menentukan," ujar Yani kepada banjarhits.id ketika dialog publik bertajuk 'Nasib Meratus di Tahun Politik 2019' di Kota Barabai pada Senin (15/4/2019).
Selain RPJP, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) HST juga menambah benteng pertahanan Pegunungan Meratus di kabupaten berjuluk Bumi Murakata ini. Yani meminta seluruh regulasi dijaga bersama agar pembangunan di HST tetap beorientasi lingkugan hidup.
ADVERTISEMENT
Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK), Rumli mengatakan nasib Pegunungan Meratus sangat ditentukan dalam tahun politik. Rumli menambahkan, HST sebagai kabupaten berkembang tanpa ditopang industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara.
"Kalau melihat semangatnya kan HST ini mendukung ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapital. Dan yang kita butuhkan itu ketahanan pangan. Bukan ketahanan batu bara," tandasnya.
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan