Mapala se-Indonesia Dukung #SaveMeratus Jadi Isu Nasional

TWKM di Auditorium Mastur Jahri kampus UIN Antasari, Banjarmasin pada Senin (21/10/2019). Foto: Donny Muslim/banjarhits.id

Ratusan mahasiswa-mahasiswi pencinta alam se-Indonesia menyatakan dukungan moral terhadap gerakan #SaveMeratus sebagai upaya penyelematan Pegunungan Meratus dari ancaman pertambangan batu bara.

Dukungan ini diaktualisasikan dalam deklarasi dan penandatangan petisi saat agenda Temu Wicara dan Kenal Medan (TWKM) XXXI di Auditorium Mastur Jahri UIN Antasari, Kota Banjarmasin pada Senin (21/10/2019).

Ada lebih dari 300 penggiat mapala se-Indonesia ikut berempati terhadap nasib Meratus yang terancam industri ekstraktif.

"Penandatangan ini sebagai bentuk penyadaran terhadap kawan-kawan mahasiswa pencinta alam juga. #SaveMeratus ini penting disuarakkan menjadi isu nasional," kata perwakilan Mapala Apache, Jefri Raharja kepada wartawan banjarhits.id, Senin.

Penandatangan dan deklarasi turut disokong Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, menyebut Pegunungan Merarus sebagai kawasan ekosistem esensial yang patut dijaga oleh masyarakat Kalimantan Selatan.

"Meratus ini sumber air, menyimpan keanekaragaman hayati, dan ada masyarakat hukum adat. Adanya dukungan dari mahasiswa ini sangat dibutuhkan karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa," kata Nur Hidayati saat pembukaan TWKM XXXI.

Melalui kegiatan TWKM, Nur berharap peserta bisa mengangkat gerakan #SaveMeratus lebih diperbincangkan di kancah nasional. Gerakan macam ini untuk melindungi bentang Meratus dari perusahaan tambang batu bara.

Sekadar diketahui, gerakan tagar #SaveMeratus muncul merespons terbitnya izin operasi produksi dari Kementerian ESDM RI untuk PT Mantimin Coal Mining di Kabupaten HST, Balangan, dan Tabalong. Izin OP diteken pada Desember 2017 silam.

Warga, mahasiswa, NGO, dan pemerintah daerah ramai-ramai menolak izin tersebut lantaran kawasan Pegunungan Meratus, khususnya di Kabupaten HST, menjadi satu-satunya daerah yang bebas dari tambang.

Meski penolakan terus mengalir deras, Kementerian ESDM tetap ngotot mempertahankan izin tersebut. Walhi sudah menggugatan hingga kasasi di tingkat Mahkamah Agung untuk merontokkan izin PKP2B MCM ini.

"Kita masih menunggu keputusan (kasasi) di MA. Karena prosesnya memang tertutup," kata Nur Hidayati.