Menakar Kelayakan Kalsel sebagai Ibu Kota Negara

Konten Media Partner
15 Juli 2019 16:01 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawidinata di sela dialog nasional, Senin 15 Juli 2019. Foto: Donny Muslim/banjarhits.id
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawidinata di sela dialog nasional, Senin 15 Juli 2019. Foto: Donny Muslim/banjarhits.id
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rudy S. Prawidanata memastikan Pulau Kalimantan telah dipilih Presiden Joko Widodo sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru setelah DKI Jakarta. Namun, pemerintah pusat belum membuka titik persis di mana IKN baru bakal dicanangkan.
ADVERTISEMENT
“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian menentukan lokasi pasti pemindahan IKN itu," ujar Rudy saat Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (15/7/2019).
Kata Rudy, kedatangan pihak Bappenas ke Kalsel ingin menyerap masukan yang berharga dari tokoh-tokoh di Kalsel. Sebab, provinsi ini juga menjadi alternatif selain Kalteng dan Kaltim.
Rudy menambahkan, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk IKN yang baru, diantaranya, lokasi ibu kota harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia atau Indonesia-sentris, tersedianya lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi, lahan bebas bencana dan tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ibu kota negara yang baru juga mesti dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, minim potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Rudy menjamin konsep ibu kota yang baru bakal mengusung model ramah lingkungan. Sebab, Bappenas telah mengusung konsep forest city sebagai tema besar pemindahan ibu kota baru. "Jadi bukan lagi membangun taman kota, sudah menuju kota hijau. Dengan mempertahankan lahan-lahan hutan yang ada lalu, serta memperhatikan kondisi sosio kultural masyarakat setempat," kata dia.
Sampai saat ini, Rudy belum bicara gamblang dimana kepastian letak ibu kota baru. Namun, yang jelas ia meyakini bahwa di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya akan signifikan ke seluruh Kalimantan.
ADVERTISEMENT
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, optimistis provinsinya bisa menjadi pilihan hati pemerintah pusat untuk menjadi ibu kota baru."Kalau kami membuka peta lalu melipatnya, Kalsel akan terlihat menjadi posisi sentral," kata dia.
Selain itu, Sahbirin berkata Kalsel juga memiliki daya dukung infrastruktur yang mumpuni untuk dijadikan IKN. Ada beberapa bandara yang dioperasikan seperti Bandara Warukin, Bandara Syamsudin Noor, Bandara Bersujud, Bandara Gusti Syamsir Alam, dan Bandara Mekar Putih.
Selain itu, kondisi pelabuhan di Kalsel juga siap digenjot untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di Kalsel, Sahbirin menyebut ada Pelabuhan Samudera Batulicin, Pelabuhan Nasional Trisakti, Pelabuhan Stagen, dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.
Adapun Mantan Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2011-2014, Gusti Muhammad Hatta mengingatkan ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan jika pemerintah daerah menginginkan provinsi ini menjadi ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
"Salah satunya kebakaran hutan. Kita harus jujur bahwa ini masih terjadi dan upaya proaktif dan preventif harus maksimal digenjot agar tidak terjadi lagi. Saya kira, kalau kita benar-benar niat, pasti bisa teratasi masalah ini," ujarnya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono juga mengingatkan ada masalah lingkungan lain yang harus diselesaikan sebelum benar-benar dicanangkan sebagai IKN.
"Konflik agraria, konflik tenurial harus benar-benar diatasi dulu. Belum lagi persoalan daya tampung provinsi Kalsel yang luasnya sekitar 3,7 hektare, sementara 50% wilayahnya sudah dibebani izin tambang dan sawit,"kata Kisworo.
Kisworo merasa perlu membahas keterlibatan ini secara komprehensif dengan mengundang lebih banyak lagi tokoh masyarakat. Sebab, forum semacam ini belum menguak permasalahan secara penuh.
ADVERTISEMENT