OJK: Bank Mantap Ancaman Bank Kalsel

banjarhits.ID, BANJARMASIN - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan Haryanto menuturkan tantangan Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Bank Kalsel) makin berat ke depannya. Bank Kalsel harus terus meningkatkan mutu SDM dan efisiensi demi tumbuh sehat di tengah persaingan perbankan yang makin kompleks.

“Menyangkut kualitas SDM, BPD jangan lagi melakukan menerapkan pola nitip-nitip pegawai. Jika masih ada pola menitip-nitip dengan dalih unsur kedekatan dan pertemanan. Dikuatirkan kualitas BPD semakin amblas,” kata Haryanto, Sabtu (5/1).

Haryanto mengingatkan ada tantangan terberat lain yang dihadapi BPD lewat kebijakan Kementerian Keuangan. Setiap daerah yang tak optimal memanfaatkan dana APBDnya, maka pemerintah pusat akan mengganti dalam bentuk obligasi. Haryanto melihat kucuran dana pusat ke daerah dalam bentuk obligasi jelas sebuah tantangan BPD.

“Sebelumnya, jika ada dana baik APBD dan APBN yang kelebihan masih bisa disimpan di BPD. Tapi saat ini pola itu dibatasi oleh Menkeu. Tahun ini kebijakannya dana diberikan dalam bentuk obligasi, pola ini tentu saja makin memberatkan BPD,” ucap Haryanto.

Haryanto berkata pengelolaan keuangan di BPD tak bisa lagi diterapkan seperti dulu yang menggali modal lewat dana pemda. Menurut dia, BPD harus menggali dana dari masyarakat yang bisa dilihat dari sisi funding dan sisi persaingan.

Ia mencontohkan jika dahulu yang memberikan kredit konsumsi hanya BPD, saat ini bisa lewat Bank Mantap—dari PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) yang telah mengubah nama dan logo perusahaan menjadi PT Bank Mandiri Taspen. “Bank Mantap ini saat ini menjadi saingan terberat BPD,” katanya.

Ia melihat ada fenomena beberapa BPD mulai mengeluh ke OJK soal posisi Bank Mantap. Sebab, kata dia, nasabah BPD yang belum masuk pensiun sudah berpindah ke Bank Mantap. Bagi pensiunan, jika jadi nasabah di Bank Mantap masih bisa mendapatkan fasilitas kredit pensiunan.

"Sedangkan di BPD tak bisa. Jadi ketika masuk masa 2 atau 3 tahun menjelang masa pensiun, sudah diambil alih. Dari sisi pasarnya sendiri BPD sudah mendapatkan saingan yang begitu berat,” ujar Haryanto. Untuk itu, ia mengimbau BPD melalui asosiasi Asbanda harus melakukan pembenahan di segala lini demi memperbesar kontribusi membangun perekonomian daerah.

Industri jasa keuangan, khususnya perbankan harus selalu waspada dan meningkatkan ketahanan kelembagaan terhadap berbagai risiko, termasuk risiko sistemik. OJK sedang merancang master plan sektor jasa keuangan Indonesia (MPSJKI).

Sasaran utamanya mengoptimalkan peran jasa keuangan dalam perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mewujudkan kemandirian finansial masyarakat. Sejalan dengan itu, visi misi serta strategi bisnis BPD harus direview kembali agar mampu menwujudkan misinya sebagai agen pembangunan daerah.

Program Transformasi BPD diharapkan membawa perubahan mendasar terhadap kultur BPD agar lebih profesional. BPD harus keluar dari zona nyaman untuk melangkah ke tahapan yang lebih tinggi dan lebih menantang. (Anang Fadhilah)