Optimalkan Perhutanan Sosial, KPH Tabalong Monitoring KTH

KUPS Madu Kelulut yang dipantau tim KPH Tabalong dan RPH Jaro, Kabupaten Tabalong. Foto: Dishut Kalsel

Pemegang izin perhutanan sosial diharapkan dapat melakukan operasionalisasi terhadap izin-izin yang sudah diberikan melalui pengembangakan usaha produktif dengan membentuk KUPS-KUPS.

Melalui siaran pers Dishut Kalsel ke banjarhits.id, pembentukan KUPS mesti sesuai potensi wilayah izinnya agar bisa memberi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Hal ini mengacu indikator yang ditetapkan Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa perhutanan sosial harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial, Tim percepatan Perhutanan Sosial KPH Tabalong bersama RPH Jaro bergerak melaksanakan kegiatan pembinaan ke Hkm KTH Panca Warga yang dilaksanakan di Posluhutdes Desa Jaro.

Pertemuan ini membahas perkembangan KUPS Madu Kelulut, rencana pembangunan persemaian di KTH tahun 2020, dan proposal Bang Pesona sarpras pengolahan minyak kemiri tahun 2019.

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan ada sebagian stup yang diserang semut karena kesalahan penempatan stup. Tim KPH Tabalong memberikan solusi sebagaimana mestinya.

Dalam hal pembuatan persemaian KTH Panca, warga memohon dilakukan pelatihan cara budidaya tanaman seperti cara mencangkok, okulasi dan lainnya.

Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan KTH Gunung Batuah yang dilaksanakan di rumah Ketua KTH di Desa Satuun, Kecamatan Muara Uya. Pertemuan ini membahas pembenahan Sekretariat KTH agar papan nama dan buku administrasi difungsikan dengan baik.

Kemudian juga membahas tentang pembentukan KUPS dan terbentuklah 4 KUPS yaitu KUPS Madu, KUPS Jasling, KUPS agro dan KUPS Ternak. Pada KUPS ternak masyarakat sangat menginginkan memelihara sapi. Diharapkan kegiatan ini masyarakat bisa lebih mengatahui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. (Adv)