Pemko Tunda 1 Bulan Eksekusi 8 Bangunan di Rantauan Darat

Warga terdampak penggusuran bernegosiasi dengan Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah, Kamis (14/3). Foto: Zahidi/banjarhits.id

Tepat pukul 09.40 Wita, ratusan personel gabungan Satpol PP, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, Komando Distrik Militer 1007, dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tiba di lokasi eksekusi lahan di Rantauan Darat atau tepat di depan RS Sultan Suriasnyah.

Kedatangan petugas gabungan ini semula untuk mengeksekusi membongkar delapan bangunan yang masih berdiri kokoh di depan akses jalur masuk rumah sakit. Namun eksekusi batal saat warga meminta dialog terlebih dahulu.

Permintaan warga disambut Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah. Seorang perwakilan warga, Jamaluddin hanya ingin Pemko Banjarmasin lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk eksekusi bangunan. Sebab, kata dia, ganti rugi bangunan yang sangat kecil dinilai bukan keputusan bijaksana.

"Kami hanya minta kebijaksanaan, sebab kalau uang senilai 43 sampai 50 Juta rupiah ini untuk membeli tanah saja tidak cukup. Jadi bisa lah pihak pemerintah mengambil kebijakan tersendiri," ucap Jamaludin kepada wartawan banjarhits.id, Zahidi di sela dialog, Kamis (14/3).

Atas permintaan warga ini, Hermansyah memberi kesempatan satu bulan lagi agar warga membongkar sendiri bangunannya. Menurut dia, bekas bangunan itu nantinya bisa dijual atau dipakai lagi.

"Tanggal 21 April terakhir harus bersih ingat. Ini sudah dispensasi ataupun toleransi terakhir dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengayomi warga yang terkena imbas dan dampak pembebasan lahan," ungkap Hermansyah.

Selain itu, Hermansyah memberi jaminan bahwa warga terdampak bisa membuka usaha di Rumah Sakit Sultan Suriansyah ketika beroperasi. Kebijakan ini karena warga yang tergusur kebanyakan pedagang.

"Ini kan warga kebanyakan berjualan ada yang bengkel, ada yang jualan nasi goreng. Oleh karena itu kami berikan kesempatan mereka membuka usaha di RS nanti jika sudah beroperasi," kata Hermansyah.