PKS Persoalkan Strategi Pembangunan 2019 ala Pemprov Kalsel

banjarhits.ID, BANJARMASIN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan mempersoalkan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalsel, Riswandi, menuturkan pihaknya meragukan apakah ada strategi ampuh untuk pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Kalimantan Selatan. Sebab, ia melihat rencana kebijakan anggaran 2019 belum mencerminkan fokus prioritas pembangunan Kalsel tahun 2019.

"Progres pergerakannya seperti apa? kami khawatir, kita bisa bergerak, tapi belum bisa menyelesaikannya," ungkap Riswandi kepada banjarhits.ID di sela paripurna DPRD Kalsel, Rabu (7/11/2018).

Menurut Riswandi, penyusun program prioritas pembangunan mesti mengacu visi misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD. Program prioritas demi meningkatkan pendapatan, peningkatan penyerapan anggaran, dan meminimalisir belanja yang tidak prioritas lebih optimal.

Apalagi, menurut dia, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor gencar berkoar melepas ketergantungan dari pertambangan ke sektor utama non tambang, seperti pariwisata, kedaulatan pangan, hilirisasi industri serta perdagangan dan jasa.

Itu sebabnya, Riswandi berkata Pemprov Kalsel harus cermat terhadap Rancangan APBD 2019. Ia berharap pemerintah provinsi segera meluruskan prioritas anggaran sesuai visi misi kepala daerah dengan memperhatikan progresivitas pencapaian.

“Sehingga pencapaian visi misi bisa terukur secara kuantitatif,” ujar Riswandi. Pada 2019, Riswandi merinci Pemprov Kalsel menarget capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,75%, angka pengangguran 4,25% - 4,20%, dan pertumbuhan ekonomi 5,4% - 5,8%.

Selanjutnya angka kemiskinan ditargetk sebesar 4, 25% - 4,05%, indeks gini rasion 0,296%, indeks kualitas lingkungan hidup 61%, dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,56%. “Semuanya harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai anggaran yang dikeluarkan tidak seimbang dengan peningkatan indikator pembangunan tersebut," ucap Riswandi.

Toh, ia menilai penyusunan RAPBD 2019 Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai peraturan perundang dengan tema utama:"Pembangunan RKPD tahun 2019 yakni bergerak maju pertumbuhan ekonomi yang merata untuk Kalsel kapan".

"Kami tetap mengapresiasi peningkatan pendapatan dan juga efisiensi yang dilakukan pada tahun anggaran 2019," pungasnya. (M Robby) Ilustrasi: Pixabay