Rencana 4 Proyek JPO di Banjarmasin Dinilai Sembrono

banjarhits.id, BANJARMASIN - Rencana Pemko Banjarmasin membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menuai kritikan dari pakar kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Dosen FISIP ULM, Apriansyah, menilai pembangunan JPO di Kota Banjarmasin perlu lewat kajian komprehensif.

Kajian yang ia maksud seperti taksiran jumlah pejalan kaki dan kepadatan orang yang akan menyeberang. Lewat pendanaan investor swasta, Pemko Banjarmasin akan membangun empat JPO dengan rincian tiga titik di Jalan Ahmad Yani dan satu titik di Jalan Hasan Basri.

"Hal ini perlu dikaji agar JPO efektif. Sebagai, contoh untuk pembelajaran adalah JPO di depan Mitra Plaza. Keberadaan JPO yang sudah dibangun terkesan tak berfungsi, bahkan tak terawat. Termasuk tak dipeliharanya zebra cross/pelicancross. Sarana ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peduli pada kemanusiaan (pejalan kaki),” kata Apriansyah kepada banjarhits.id, Sabtu (12/1).

Apriansyah mengimbau pemko harus menyiapkan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal) yang jelas sebelum dilakukan lelang. Hal ini agar tak memicu polemik setiap proyek akan dibangun oleh Pemko Banjarmasin,

Selain itu, ia meminta perlunya data kajian aspirasi publik dan analisa dampak suatu proyek. Menurut dia, pemko wajib melibatkan masyarakat dalam suatu wacana proyek yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

"Keterbukaan informasi dan melalui dialog publik merupakan sarana dan metode yang harus digunakan dalam ruang demokrasi,” Apriansyah melanjutkan. Apalagi keberadaan JPO pasti bersentuhan dengan masyarakat sebagai sarana alternatif penyeberangan orang.

"Tidak harus satu-satunya sarana harga mati, apalagi belum didukung Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal) yang belum dibuka ke ruang publik. Proses pengerjaan proyek yang agak tertutup sering dicurigai "ada apa-apanya". Penting untuk itu adanya keterbukaan dan keterlibatan publik, sebaik apapun tujuan baik dari proyek tersebut,” ucap pria yang merangkap staf khusus Gubernur Kalsel itu.

Adapun Sekretaris Asosiasi Perusahaan Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel, Syamsuni, menolak proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang diinisasi Pemko Banjarmasin. Syamsuni menduga proyek ini cuma akal-akalan dari Pemko Banjarmasin untuk membabat habis bilboard pengusaha advertising lokal di Jalan A Yani.

Ia menilai ada upaya Pemko Banjarmasin menyerahkan proyek JPO ke pihak advertising luar. Indikasinya, Syamsuni mengacu singkatnya waktu yang diberikan panitia lelang kepada advertising lokal untuk memberi penawaran konsep JPO tersebut.

“Seharusnya Pemko Banjarmasin bisa hadir sebagai pahlawan bagi pengusaha lokal. Tapi kenyataannya kami dari advertising lokal selama ini selalu dijejali dengan berbagai kebijakan yang merugikan kami,” ujarnya. Syamsuni justu menilai Banjarmasin belum perlu empat proyek JPO karena lalu lintas kendaraan belum padat.

Pengamat tata kota, Anang Rosadi Adenansi, sepakat atas pendapat Syamsuni. Menurut Anang, Banjarmasin belum perlu menambah JPO karena volume kendaraan belum terlampau padat. Apalagi, kata Anang, sejumlah kota besar justru membongkar keberadaan JPO.

“Sebab memakai pelican crossing sudah cukup. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia JPO sudah banyak yang dibongkar, karena terkesan kumuh dan banyak digunakan tidak sesuai fungsinya,” kata Anang. (Anang Fadhilah)